NASIONAL – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengambil peran strategis dalam pembangunan rumah sakit di sejumlah wilayah Indonesia, dengan fokus utama pada daerah-daerah yang dianggap rawan.
Keterlibatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi di sektor kesehatan dan farmasi.
Langkah ini diresmikan melalui penandatanganan memori kesepakatan tentang Optimalisasi Kerja Sama Kementerian/Lembaga.
Baca Juga: Dirjen Bea Cukai Budhi Djaka Gandeng TNI-POLRI Sikap Pelabuhan Gelap, Kalbar Termasuk?
Kesepakatan ini melibatkan tiga institusi kunci: Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan langsung oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar, yang berlangsung di Kantor Kemhan, Jakarta, pada Selasa (22/7).
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa salah satu wujud konkret kerja sama ini adalah pembangunan rumah sakit di daerah rawan yang akan dilaksanakan oleh TNI.
“Sebagai contoh, di Papua Pengunungan, nanti TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas biaya dan juga atas skema pembangunan dari Menteri Kesehatan. Ini ditujukan agar supaya pelaksanaan pembangunan itu bisa aman dan tercapai sesuai dengan tujuannya.” jelas Sjafrie Sjamsoeddin.
Kerja sama ini juga mencakup sinergi antara jaringan rumah sakit yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan/TNI dengan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.
“Menteri Kesehatan sebagai leading sector dari kesehatan, kita juga membantu di dalam hal bagaimana rumah sakit kita bisa saling bekerjasama untuk membantu pelayanan kesehatan kepada rakyat. Kami mempunyai cukup banyak rumah sakit dan Menteri Kesehatan juga mempunyai cukup banyak rumah sakit. Kita saling berinteraksi.” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Kemenkes mendapat mandat dari Presiden untuk membangun 66 rumah sakit di kabupaten/kota yang tergolong tertinggal.
Baca Juga: TNI AU Lanud Supadio Bangun Dapur Makanan Bergizi Gratis untuk Pelajar di Pontianak
Dari jumlah tersebut, sekitar 12 hingga 14 unit berlokasi di daerah rawan konflik di Papua.
“Itu sebabnya pertama kita minta tolong ke Pak Menhan, Pak Menhan tolong kalau bisa yang bangunnya kerja sama dengan Kementerian Pertahanan supaya yang membangunnya nanti aman, kalau perlu tim dari Kementerian Pertahanan juga ikut karena ada (korps) Zeni-nya.” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Selain dukungan pembangunan fisik, Kemenkes juga meminta bantuan Kemhan untuk penyediaan tenaga medis dari kalangan dokter TNI demi menjamin keamanan operasional rumah sakit di daerah tersebut.
“Pasti sudah lihat kan ada dokter yang ditembak, ada perawat yang ditusuk di daerah-daerah sana kan rawan sekali. Nah kebetulan Pak Menhan ini punya Universitas Pertahanan, itu ada dokter-dokternya. Kalau dokter lulusan sana dan dokter tentara kan seenggaknya lebih percaya diri. Kalau misalnya ada ancaman mereka tahu bagaimana caranya membela diri dengan jauh lebih baik.” tambahnya.
Fokus Produksi Obat Murah
Sementara itu, kesepakatan dengan BPOM berfokus pada dukungan penyediaan obat-obatan yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Baca Juga: Panglima TNI Hadiri Gala Premiere ‘BELIEVE’, Film Inspiratif dari Biografi Jenderal Agus Subiyanto
Sjafrie menyatakan bahwa laboratorium farmasi milik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU akan dikonsolidasikan menjadi satu entitas farmasi pertahanan negara yang bertugas memproduksi obat.
“Harga obat mahal, sehingga kita memberi obat-obatan atas regulasi dari Badan POM yang dipimpin oleh Pak Taruna Ikrar dengan harga yang murah dan kita pikirkan bagaimana caranya harga murah itu turun lagi menjadi obat-obatan gratis yang diperlukan oleh rakyat.” kata Sjafrie.
Produksi obat oleh laboratorium TNI bahkan telah berjalan dan hasilnya akan didistribusikan secara masif untuk menekan harga di pasaran.
“Tapi langkah berikut, nanti menjelang 5 Oktober, kita akan produksi massal obat-obatan dan kita akan kirim ke desa-desa dengan harga 50 persen lebih murah dari harga pasaran.” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sertifikasi untuk memastikan fasilitas produksi obat TNI memenuhi standar yang berlaku.
“Apakah TNI punya kompetensi dan punya kemampuan untuk memproduksi. Jawaban kami jelas, sesuai dengan standar tentu TNI memenuhi syarat untuk itu, dengan suatu model, seperti manufakturing practice-nya nanti laboratorium-laboratoriumnya dan standar produsennya, kita akan sertifikasi. Sertifikasi dalam konteks yang disebut cara pembuatan obat.” pungkasnya.
(*Red)
