NASIONAL – Suhu gerakan mahasiswa memanas pasca-Musyawarah Nasional (Munas) Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) secara resmi menyatakan keluar dari aliansi tersebut, mengikuti jejak BEM KM UGM yang lebih dulu mengambil sikap serupa.
Baca Juga: Ketua BEM UI Verrel Uziel Resmi Dicopot karena Plagiarisme
Keputusan tegas ini diambil sebagai respons atas kehadiran sejumlah politikus, pejabat daerah, aparat kepolisian, dalam Munas yang digelar di Universitas Dharma Andalas, Padang, pada 13–19 Juli 2025.
Forum yang seharusnya menjadi wadah konsolidasi mahasiswa dinilai telah tercoreng oleh intervensi dan kepentingan elite politik.
Bagi BEM Undip, kehadiran para pejabat tersebut tidak pantas di tengah maraknya represi aparat terhadap aksi-aksi mahasiswa di berbagai daerah.
Acara Munas dianggap telah melenceng jauh dari tujuan utamanya, yakni merumuskan eskalasi gerakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, menyatakan bahwa Munas tersebut justru menjadi ajang panggung bagi para pejabat dan menjauhi nilai-nilai intelektualisme.
Baca Juga: Aksi Demo BEM SI di Patung Kuda Ricuh: Polisi dan Mahasiswa Terlibat Bentrokan
Menurutnya, dinamika yang terjadi lebih kental dengan nuansa politik praktis dan perebutan kekuasaan daripada musyawarah yang demokratis.
“Tak pantas. Seharusnya bahas eskalasi gerakan mahasiswa dan fokus pada solidaritas bersama,” kata Ariq saat dihubungi pada Ahad, (20/7/2025).
Menurut Ariq, Munas seharusnya menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah gerak mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Tetapi, Munas malah menjauhi integritas gerakan mahasiswa dan semangat persatuan dengan memberi panggung kepada sejumlah pejabat daerah.
“Kami enggan menjadi bagian dari kemunduran dan perpecahan gerakan,” tegasnya. Dia juga mengajak seluruh elemen mahasiswa di Indonesia untuk melakukan refleksi mendalam dan senantiasa memegang teguh prinsip untuk menjaga integritas gerakan mahasiswa.
Di sisi lain, pihak panitia memberikan penjelasan terkait kehadiran para pejabat tersebut.
Ketua BEM Universitas Dharma Andalas, Rifaldi, menyatakan bahwa undangan tersebut dilayangkan karena mereka merupakan bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat.
Menurutnya, kehadiran Forkopimda juga menjadi salah satu syarat teknis dari pengelola Asrama Haji, tempat peserta Munas menginap.
“Kami berkomitmen itu tidak ganggu independensi kami untuk mengkritik kekuasaan,” ujar Rifaldi.
Adapun kericuhan yang sempat mewarnai Munas hingga menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka, ia menganggapnya sebagai bagian dari dinamika gerakan.
Baca Juga: Turunkan 1.017 Massa Aksi: Ketua BEM FISIP Walkout dari DPRD Tolak Audiensi Tertutup
Munas tersebut diketahui dihadiri oleh sekitar 300 perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas ternama di Indonesia.
(*Red)
