KLAIM Presiden Prabowo bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah “berhasil 99,99 persen” tidak didukung oleh data yang komprehensif, tidak mencerminkan cakupan riil yang masih bertahap, serta mengabaikan berbagai persoalan kualitas, akuntabilitas, dan evaluasi yang justru menentukan keberhasilan kebijakan publik.
Pernyataan tersebut lebih tepat dibaca sebagai retorika politik daripada kesimpulan berdasarkan bukti, dan karena itu perlu diluruskan agar diskusi publik tidak terbatas pada angka simbolik yang menutup ruang evaluasi substantif.
Dalam kebijakan publik, keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat program dijalankan atau seberapa sering narasi keberhasilan diulang, melainkan dari perubahan nyata yang dapat diukur. Pada titik ini, MBG masih berada pada fase implementasi awal dan perluasan bertahap.
Cakupan penerima belum menjangkau seluruh kelompok sasaran nasional, baik dari sisi jumlah maupun wilayah. Fakta bahwa masih banyak anak yang belum menerima manfaat MBG dengan sendirinya membantah klaim keberhasilan yang hampir sempurna tersebut.
Keberhasilan yang hampir mutlak mensyaratkan keterjangkauan yang hampir total, sesuatu yang secara faktual belum terjadi.
Lebih mendasar lagi, distribusi makanan tidak identik dengan keberhasilan program gizi. Output berupa porsi makan hanyalah langkah awal, bukan tujuan akhir.
Ukuran keberhasilan seharusnya bertumpu pada hasil dan dampak. Apakah terjadi penurunan stunting dan masalah gizi lainnya? Apakah ada perbaikan daya tahan tubuh anak? Apakah kehadiran dan konsentrasi belajar meningkat? Serta apakah program ini benar-benar memperbaiki kualitas sumber daya manusia?
Hingga kini, belum tersedia laporan evaluasi nasional berbasis baseline–endline atau data longitudinal yang dapat membuktikan bahwa indikator-indikator tersebut telah tercapai secara luas, apalagi hingga 99,99 persen.
Klaim keberhasilan yang terlalu dini juga mengabaikan persoalan kualitas dan keamanan pangan yang justru krusial dalam program gizi massal. Temuan-temuan di lapangan terkait keluhan kualitas makanan, standar higienitas, hingga kasus gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan MBG menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak bisa ditutup dengan narasi sukses.
Dalam konteks program yang menyasar anak-anak, satu kasus saja sudah cukup menjadi alarm serius. Keberhasilan sejati menuntut sistem pengawasan yang ketat, standar yang konsisten, dan mekanisme koreksi yang terbuka, bukan pengaburan masalah melalui klaim statistik absolut tak berdasar.
Dari sisi tata kelola, MBG adalah program dengan penggunaan anggaran besar dan jangka panjang. Oleh karena itu, ukuran keberhasilannya juga harus mencakup efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Berapa biaya per porsi yang dikeluarkan negara? Seberapa besar manfaat gizi yang dihasilkan dari setiap rupiah anggaran? Bagaimana mekanisme pengadaan dan distribusinya?
Tanpa audit kinerja dan analisis biaya-manfaat yang transparan, klaim keberhasilan menjadi rapuh dan berpotensi menutup ruang perbaikan desain program.
Program publik berskala nasional tidak cukup dinilai dari niat baik dan kecepatan eksekusi, melainkan dari ketepatan penggunaan uang rakyat.
MBG bukan program satu tahun, melainkan kebijakan jangka panjang yang harus bertahan di tengah keterbatasan anggaran, dinamika politik, dan kapasitas daerah yang beragam.
Keberhasilan yang nyata baru dapat diukur ketika program ini mampu dijalankan secara konsisten, adaptif, dan berkualitas dalam jangka menengah hingga panjang.
Klaim hampir sempurna pada fase awal justru berisiko menciptakan rasa puas diri, yaitu rasa puas diri yang menghilangkan dorongan untuk memperbaiki kelemahan struktural.
Argumen bahwa “perut lapar tidak bisa menunggu” secara moral memang kuat, tetapi secara kebijakan tidak boleh dijadikan pembenar untuk mengabaikan evaluasi. Kecepatan penting, tetapi presisinya jauh lebih menentukan.
Sejarah kebijakan publik menunjukkan bahwa program sosial yang dijalankan tergesa-gesa tanpa pengukuran dampak yang jelas sering kali berakhir pada inefisiensi, salah sasaran, bahkan kegagalan mencapai tujuan awal.
Mengakui keterbatasan dan tantangan bukanlah tanda kelemahan kepemimpinan, melainkan prasyarat untuk perbaikan yang berkelanjutan.
Ironisnya, pemerintah sendiri dalam berbagai kesempatan pernah mengakui bahwa MBG belum menjangkau semua anak dan masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Pengakuan semacam itu justru lebih kredibel dan konstruktif dibandingkan klaim keberhasilan yang nyaris total.
Kepemimpinan yang bertanggung jawab bukanlah yang menutup kritik dengan angka bombastis, melainkan yang membuka ruang evaluasi dan berbasis data.
MBG adalah kebijakan strategis yang patut didukung sebagai investasi pembangunan manusia. Namun dukungan publik tidak boleh dibangun di atas klaim yang tidak teruji.
Menyebut program ini “berhasil 99,99 persen” sebelum dampaknya diukur secara menyeluruh bukan hanya sekadar mengada-ada, tetapi juga berisiko mereduksi kualitas kebijakan itu sendiri.
Yang dibutuhkan saat ini bukanlah perayaan dini, melainkan evaluasi yang jujur, transparan, dan berorientasi pada perbaikan. Hanya dengan cara itulah MBG dapat benar-benar dinilai berhasil, bukan dalam narasi, tetapi dalam realitas kehidupan anak-anak Indonesia.[***]
Oleh: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) dan Mantan Jurnalis Media Arus Utama Nasional.
