Hukum

Inspektur Daerah Klaten Diperiksa KPK soal Kasus Hamenang

Inspektur Daerah Klaten Diperiksa KPK soal Kasus Hamenang
Inspektur Daerah Klaten

Inspektur Daerah Klaten, Agus Suprapto, dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo, Senin (16/11/2026). Pemeriksaan berlangsung di Kantor KPPN Surakarta untuk menelusuri dugaan pengondisian hasil audit BPK.

Penyidik menjadwalkan pemeriksaan ini sebagai pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026. Operasi itu mengamankan 23 orang di Klaten, Surakarta, dan Jakarta. Kasus ini menyita perhatian warga Klaten karena menyeret pucuk pimpinan daerah dan pejabat lembaga pemeriksa keuangan.

Inspektur Daerah Klaten Dipanggil Bersama Lima Saksi Lain

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan lokasi pemeriksaan di Surakarta. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Surakarta,” kata Budi.

Lima saksi lain turut dipanggil pada hari yang sama. Rizqan Iryawan tercatat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Klaten. Heni Rahmawati bekerja di PT Madani, sedangkan Abdul Hafiedz memimpin CV Madani Callista Saibuyun. Dwi Karsito menjabat Direktur CV Epic Management, dan Mayrizal Tarigan menduduki posisi Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Klaten. KPK belum membuka materi yang akan digali dari keenam saksi.

Peran Agus Suprapto dalam Konstruksi Perkara KPK

Nama Agus sudah muncul dalam uraian perkara versi KPK. Menurut penyidik, Hamenang bersama Agus bertemu Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah di Semarang. Kepala Bidang Pemeriksaan Iwan Hery Setiawan juga disebut hadir dalam pertemuan itu. Mereka diduga membahas penghapusan temuan kelebihan pembayaran honorarium dalam laporan hasil pemeriksaan. Sejauh ini Agus berstatus saksi, bukan tersangka.

Tiga Tersangka dan Lima Klaster Dugaan Korupsi

KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Hamenang, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo. Amin berasal dari PT Madani Winasis Creative. Hamenang menjabat Bupati Klaten periode 2025–2030. KPK menahan ketiganya di Rutan Cabang Gedung Merah Putih.

Penyidik memetakan lima klaster dugaan korupsi yang menyeret kepala daerah itu. Klaster tersebut mencakup dugaan suap pengondisian audit, penerimaan lebih dari Rp2 miliar dari kontraktor, dan Rp245 juta dari paguyuban tambang. Selain itu, setoran rutin sedikitnya Rp1,8 miliar dari BLUD, BUMD, dan OPD turut masuk daftar. Dugaan potongan upah pungut di lingkungan BPKPAD Klaten melengkapi klaster kelima.

Mengapa Keterangan Inspektorat Penting bagi Penyidik

Inspektorat daerah berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah kabupaten. Karena itu, keterangannya relevan untuk menjelaskan alur penanganan temuan audit di Pemkab Klaten. Penyidik umumnya mencocokkan keterangan saksi dengan dokumen dan barang bukti hasil penggeledahan. Hasil pemeriksaan bisa memperkuat atau justru mengubah konstruksi perkara.

Pola Mirip di Pemalang dan Langkah Lanjutan KPK

Pada Rabu (11/11/2026), penyidik memeriksa Ahmad Luthfi sebagai saksi dan mendalami dugaan pengaturan audit BPK di Pemalang. Budi menyebut pola serupa terlihat, yakni penghapusan temuan BPK pada beberapa audit. KPK belum menyampaikan perkembangan lanjutan kasus Pemalang.

Sebelumnya, KPK memanggil Pelaksana Tugas Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai saksi. Penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Klaten.

Publik Klaten kini menunggu apakah keterangan Agus Suprapto membuka babak baru perkara ini. Hingga ada putusan pengadilan, semua pihak tetap berstatus praduga tak bersalah.