Penyidikan korporasi karhutla kini mencakup 93 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), berdasarkan data Polri dan Kejaksaan Agung per Senin (9/11/2026). Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikannya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, sambil menegaskan tidak ada perlakuan istimewa bagi perusahaan.
Angka itu bukan sekadar statistik di atas kertas. Di baliknya ada asap yang mengganggu napas warga dan petugas yang bertaruh nyawa di lapangan.
Penyidikan Korporasi Karhutla: Angka Terbaru per 9 November
Polri dan Kejaksaan Agung menyinkronkan data penanganan perkara karhutla 2026. Hasilnya, tercatat 241 SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi. Jika dijumlahkan, total SPDP mencapai 334, menurut Sindonews.
Dudung menekankan sikap pemerintah dalam konferensi pers itu. “Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” kata Dudung, seperti dilansir Suara.com.
Di jalur pidana, Polri menangani 120 subjek hukum. Dudung juga meminta kementerian dan lembaga mempercepat proses hukum serta memperkuat sinkronisasi data.
Sanksi Izin dan Luas Lahan Terbakar
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi memiliki area terbakar dalam konsesi. Total luasnya mencapai 33.514,01 hektare. Kementerian ATR/BPN bersama KLH sudah memeriksa lapangan di ke-57 entitas itu.
Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum. Rinciannya lima pencabutan izin, 19 pembekuan, dan delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Menurut Dudung, Hak Guna Usaha (HGU) maupun Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukan tameng. Izin bisa dibekukan, dicabut, atau tidak diperpanjang bila terbukti melanggar. Pemerintah tetap membedakan perusahaan patuh dari perusahaan yang melanggar.
Status Tersangka Bergerak dari 13 ke 20 Korporasi
Angka tersangka bergerak cepat sepanjang Oktober. Laporan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada Presiden Prabowo Subianto per 20 Oktober 2026 mencatat 13 korporasi tersangka. Bareskrim lalu memperbarui datanya menjadi 245 orang dan 20 korporasi tersangka, menurut CNA Indonesia.
Empat dari 20 korporasi itu berstatus penanaman modal asing asal Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Total konsesi mereka mencapai 380.116 hektare dengan area terbakar 19.536 hektare, menurut Kompas.com yang dikutip Kompasiana. Bareskrim juga merekomendasikan pencabutan izin 23 korporasi.
Kabareskrim Komjen Asep Syafrudin menyebut jumlah tersangka masih berpeluang bertambah. Perbedaan angka antarlaporan wajar terjadi. SPDP menandai dimulainya penyidikan, sedangkan status tersangka baru muncul setelah penyidik mengantongi alat bukti.
Pemilik dan Pemegang Saham Ikut Disorot
Kapolri menegaskan tanggung jawab hukum tidak berhenti di badan usaha. Saat memberi keterangan di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2026), Suyudi menyebut 98 laporan polisi korporasi naik ke tahap penyidikan. Pemilik perusahaan dan pemegang saham pun bisa dimintai pertanggungjawaban sesuai hasil penyidikan, menurut Tribrata News.
Tekanan juga datang dari luar negeri. Singapura memanggil petinggi 10 perusahaan yang diduga terkait kabut asap, sementara kedua negara membentuk tim bersama dan menyiapkan hotline, lapor CNA. Antara mencatat Presiden Prabowo mendukung pencabutan izin perusahaan asing yang terbukti terkait karhutla.
Warga dan Pengawas Menagih Transparansi
Dari Kalimantan Barat, Polres Kubu Raya mengumumkan dua korporasi naik ke penyidikan lewat konferensi pers pada Selasa (3/11/2026). Seorang pemerhati bernama Syukri meminta keterbukaan proses hukum. “Masyarakat dan pihak lain bisa ikut mengawasi prosesnya,” kata Syukri kepada insidepontianak.com.
Syukri juga mempertanyakan apakah 20 perusahaan yang diumumkan sudah mencakup semua konsesi terindikasi terbakar. Pertanyaan itu masih menunggu jawaban aparat.
Korban di lapangan juga nyata. Suara.com melaporkan 15 personel gugur dalam penanggulangan karhutla sepanjang 2026. Kru helikopter pemadam yang hilang pun ditemukan meninggal dunia, menurut Garuda TV.
Bagaimana dengan Papua Barat?
Redaksi belum menemukan rincian khusus Papua Barat dalam paparan Kemenko Polkam hari ini. Kewajiban pencegahan karhutla melekat pada setiap pemegang HGU dan PBPH, di mana pun lokasinya. Warga bisa memantau perkembangan lewat kanal resmi Polri dan kementerian terkait.
Ringkasnya, penyidikan korporasi karhutla bergerak dari tahap SPDP menuju penetapan tersangka dan sanksi izin. Publik kini menunggu apakah proses itu berujung pada putusan pengadilan dan pemulihan lahan. Artikel ini diperbarui berdasarkan data resmi per 9 November 2026.
