Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara awal kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 19 November 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal hari ini. Forum tersebut melibatkan penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Divisi Propam, Itwasum, serta Kompolnas dan sejumlah saksi ahli. Tujuannya mendalami konstruksi perkara berdasarkan fakta dan bukti baru yang terkumpul selama penyidikan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan gelar perkara ini bukan untuk menetapkan tersangka. “Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” katanya di Jakarta, Kamis.
Susatyo menjelaskan tiga hal utama yang dianalisis dalam pembuktian tindak pidana makar. Pertama perbuatan pemufakatan. Kedua persiapan. Ketiga perbuatan permulaan. Analisis itu menjadi dasar untuk melihat keterkaitan antara kasus penyadapan ilegal dan dugaan makar.
Gelar Perkara Dugaan Makar dan Temuan Posko
Proses penyidikan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan setelah Laporan Polisi diterbitkan. Penyidik telah memeriksa puluhan saksi, termasuk empat perwira tinggi yang menjadi tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Sebelum gelar perkara, penyidik menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa malam. Lokasi itu diduga digunakan sebagai posko terkait aktivitas yang sedang diselidiki.
Hasil olah tempat kejadian perkara masih dikaji lebih lanjut bersama ahli.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan keterkaitan antara penyadapan dan makar semakin terlihat. Ia menilai gelar perkara diperlukan untuk memperjelas hubungan antar pelaku dan kedua dugaan tindak pidana tersebut.
Langkah Selanjutnya Setelah Gelar Perkara
Setelah gelar perkara internal selesai, Bareskrim berencana melakukan ekspose di Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026.
Hasil pembahasan hari ini akan menjadi bahan penting dalam pemaparan tersebut. Polri menekankan penetapan tersangka hanya dilakukan jika sudah memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup.
Kasus ini bermula dari pengembangan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik terhadap Presiden.
Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka khusus untuk dugaan makar. Penyidik terus mengumpulkan bukti dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Informasi dari antaranews dan kompas menunjukkan bahwa gelar perkara hari ini menjadi tahapan krusial. Polri ingin menjaga profesionalisme penanganan perkara yang sensitif ini.
Publik menanti hasil resmi yang akan disampaikan setelah proses internal dan ekspose selesai.
Dengan melibatkan pengawas internal dan eksternal serta ahli, Polri berupaya menjaga akuntabilitas. Langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.
Perkembangan selanjutnya akan diumumkan secara terbuka.