Nasional

Karhutla Djarum Group Sorot Walhi, Tiga Konsesi Jadi Titik Panas

Karhutla Djarum Group Sorot Walhi, Tiga Konsesi Jadi Titik Panas
karhutla Djarum Group

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak aparat mengusut titik panas di tiga konsesi afiliasi Djarum Group sepanjang Agustus–Oktober 2026. Temuan itu dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan penegakan hukum.

JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi tiga perusahaan yang terafiliasi Djarum Group.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma’rufah, menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.

Walhi menilai temuan titik panas atau hotspot di tiga konsesi tersebut bukan sekadar catatan pemantauan satelit. Organisasi lingkungan hidup itu meminta aparat melakukan investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran, pelaku, serta kewajiban pemulihan lahan dapat dipastikan.

Tiga Konsesi Jadi Perhatian

Ketiga perusahaan yang disorot adalah PT Wana Hijau Pesaguan, PT Fajar Surya Swadaya, dan PT Silva Rimba Lestari. Ketiganya dikaitkan Walhi dengan afiliasi Djarum Group dalam konteks pemantauan karhutla periode Agustus hingga Oktober 2026.

PT Wana Hijau Pesaguan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 80.024 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Sementara itu, PT Fajar Surya Swadaya memegang konsesi HTI seluas 370.000 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Paser, Kalimantan Timur, serta sebagian Kalimantan Barat.

PT Silva Rimba Lestari mengoperasikan PBPH konsesi HTI seluas sekitar 88.000 hektare di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Data tersebut dikutip dari pemaparan Walhi yang dirilis pada 19 November 2026.

Umi menegaskan, keberadaan titik panas belum otomatis membuktikan perusahaan sebagai pelaku pembakaran.

Namun, ia menilai temuan itu harus menjadi dasar pemeriksaan lapangan serta evaluasi kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran.

“Temuan hotspot di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh,” ujar Umi Ma’rufah.

Karhutla Masih Menjadi Isu Nasional

Isu karhutla Djarum Group muncul di tengah tekanan publik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Berdasarkan analisis Walhi, sepanjang 1 Januari hingga 6 September 2026 terdapat 372 entitas perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), PBPH, dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang areal konsesinya terindikasi terbakar.

Entitas tersebut tersebar di delapan provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, dan Papua.

Walhi menyerahkan daftar perusahaan itu kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada September 2026.

Walhi menyebut temuan awal tersebut perlu diverifikasi pemerintah melalui inspeksi lapangan, investigasi, dan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Organisasi itu juga menekankan bahwa penguasaan lahan korporasi serta lemahnya pengawasan konsesi harus dievaluasi.

Dampak bagi Daerah Terdampak

Karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan menimbulkan emisi. Kabut asap juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas warga, serta menurunkan kualitas udara di daerah terdampak.

Data Kementerian Kesehatan hingga akhir Agustus 2026 mencatat karhutla berdampak pada lebih dari 10 juta orang di tujuh provinsi.

Wilayah tersebut mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatra Selatan.

Di Jambi, data Dinas Kesehatan provinsi mencatat 76.543 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sepanjang 3 Agustus hingga 18 Oktober 2026.

Kondisi itu mendorong Walhi Jambi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan gugatan warga negara kepada Gubernur Jambi pada 16 November 2026.

Walhi menilai penanganan karhutla belum menyentuh akar persoalan. Organisasi itu mendesak pemerintah melakukan audit kepatuhan perusahaan, memperkuat pengawasan konsesi, serta menindak pelaku yang terbukti melanggar hukum.

Langkah pencegahan juga dinilai penting, mulai dari patroli, kesiapan personel dan peralatan pemadam, ketersediaan sumber air, hingga penanganan titik api. Pemulihan ekosistem serta perlindungan hak masyarakat terdampak perlu menjadi bagian dari tindak lanjut.

Selama status hukum perusahaan belum ditetapkan, publik tetap membutuhkan transparansi hasil pemeriksaan.

Temuan titik panas harus ditindaklanjuti secara proporsional, tanpa mempersoalkan afiliasi korporasi tanpa bukti, tetapi juga tanpa menutup kemungkinan penegakan hukum bila pelanggaran terbukti.