Gerakan Pangan Murah Bintuni digelar Sabtu, 14 November 2026, di halaman Kantor Kampung Lama, Distrik Bintuni, Papua Barat. Program berbasis Dana Otsus ini menyasar beras, minyak goreng, gula, bawang merah, dan bawang putih bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Warga Kampung Lama, Distrik Bintuni, mendapat akses bahan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan itu dilaksanakan di halaman Kantor Kampung Lama dan melibatkan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
Program ini diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026. Sasarannya jelas: menjaga pasokan, menekan tekanan harga bahan pokok, dan memastikan manfaat Otsus benar-benar sampai ke dapur rumah tangga warga asli Papua.
Kehadiran Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, Pj Sekda I.B Putu Suratna, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Godlief Idoorway, serta sejumlah kepala dinas menunjukkan program ini menjadi prioritas pemerintahan daerah. Kepala Lurah Bintuni Timur Andy Nauri juga hadir mendampingi warga di lokasi kegiatan.
Pangan Murah untuk Dapur Warga OAP
Bupati Yohanis Manibuy menyebut Gerakan Pangan Murah Bintuni sebagai langkah nyata untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus menekan beban pengeluaran rumah tangga. Komoditas yang disiapkan mencakup beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih.
Menurut Bupati, program ini penting karena pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi setiap keluarga. Ia berharap warga, khususnya OAP, dapat memanfaatkan kesempatan ini secara bijak tanpa melakukan pembelian berlebihan.
“Untuk itu, saya mengharapkan agar kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Orang Asli Papua,” ujar Yohanis Manibuy dalam kegiatan tersebut.
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan pemda: Dana Otsus tidak hanya menjadi anggaran administratif, tetapi harus hadir dalam bentuk layanan yang langsung dirasakan warga. Dalam konteks Bintuni, pangan murah menjadi salah satu bentuk paling dekat dari janji otonomi khusus.
Otsus Menyentuh Kebutuhan Dasar
Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Agustinus Orocomna, memberi apresiasi atas pelaksanaan program ini. Ia menilai penggunaan Dana Otsus untuk pangan murah merupakan contoh pengelolaan anggaran yang menyentuh kebutuhan utama masyarakat adat.
Sebagai anak asli Teluk Bintuni sekaligus wakil rakyat daerah pemilihan Teluk Bintuni, Orocomna menyatakan bangga karena manfaat Otsus terasa langsung oleh OAP. Baginya, pangan murah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bukti bahwa dana otonomi khusus kembali kepada rakyat.
“Kami mengapresiasi Bapak Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, melalui transparansi menggunakan dana otsus melalui OPD terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan kegiatan ini, yang bersumber dari dana otonomi khusus untuk orang asli Papua, yaitu pangan murah. Ini satu langkah yang menjadi rujukan bagi semua OPD,” ujar Agustinus Orocomna.
Ia juga menyoroti peran Kepala Kampung Lama yang menghimpun masyarakat, terutama OAP, agar hadir dan memanfaatkan haknya. Menurut Orocomna, keterlibatan kepala kampung penting agar program tidak berhenti di tingkat perencanaan, tetapi benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Konteks Harga Pangan Bintuni
Gelaran ini berlangsung di tengah sorotan terhadap harga kebutuhan pokok di Teluk Bintuni. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setempat pada Rabu, 11 November 2026, menemukan Minyakita dijual hingga Rp25.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi Rp15.700 per liter.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian harga tidak bisa hanya bergantung pada pengawasan pasar. Ketersediaan barang, biaya distribusi, jarak geografis, dan praktik penjualan perlu dijaga bersama agar harga tetap terjangkau bagi warga.
Dalam kondisi itu, Gerakan Pangan Murah Bintuni berfungsi sebagai penyeimbang. Program ini membantu warga memperoleh bahan pokok dengan harga lebih rendah, sekaligus memberi tekanan agar harga di pasar tidak naik secara tidak wajar.
Secara nasional, Gerakan Pangan Murah memang menjadi instrumen pengendalian inflasi pangan. Badan Pangan Nasional mencatat program ini diselenggarakan dinas pangan daerah dan instansi lain bekerja sama untuk menghadapi gejolak pasokan serta harga pangan.
Bank Indonesia Representative Office Papua juga menyebut GPM sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Upaya itu diperkuat kerja sama pemerintah daerah, Perum Bulog, TNI, Polri, serta mitra strategis menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Harapan Keberlanjutan Program
Bagi warga Kampung Lama, manfaat paling nyata dari GPM adalah kemudahan membeli bahan pokok tanpa harus menanggung harga tinggi. Namun, nilai lebih besar dari program ini ada pada pesan bahwa Dana Otsus harus terukur, transparan, dan berpihak kepada OAP.
Agustinus Orocomna berharap seluruh perangkat daerah pengelola Dana Otsus di Teluk Bintuni mengikuti pola serupa. Menurutnya, program pangan murah perlu dijadikan rujukan agar anggaran otonomi khusus tidak berhenti pada dokumen, tetapi berubah menjadi beras di dapur, minyak goreng di dapur, dan kesejahteraan yang terasa.
“Sekali lagi, sebagai anak asli maupun sebagai wakil rakyat dari Teluk Bintuni, mewakili masyarakat adat orang asli Papua, saya mengapresiasi kebijakan Bupati Teluk Bintuni maupun OPD terkait,” kata Orocomna.
Ke depan, keberlanjutan Gerakan Pangan Murah Bintuni akan menjadi ukuran nyata komitmen pemerintah daerah. Selama program tetap tertib, tepat sasaran, dan terbuka bagi pengawasan publik, Dana Otsus berpeluang menjadi jembatan antara kebijakan daerah dan kebutuhan paling dasar masyarakat OAP.
