Krisis ekonomi mulai terasa pada meja makan dan ongkos perjalanan rakyat Indonesia. Pada 3 November 2026, pemerintah menyiapkan bantuan sosial sekitar Rp30 triliun untuk menahan tekanan harga dan menjaga daya beli.
Tekanan krisis ekonomi tengah dirasakan rumah tangga Indonesia menjelang akhir tahun 2026. Kenaikan harga pangan dan transportasi membuat pengeluaran rutin meningkat, meskipun inflasi nasional secara umum masih berada dalam rentang target pemerintah.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin, 2 November 2026, mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen. Angka itu turun tipis dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,28 persen, tetapi mendekati batas atas target inflasi nasional sebesar 3,5 persen.
Secara bulanan, inflasi tercatat 0,22 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender atau year-to-date hingga Oktober mencapai 2,4 persen. Pemerintah menetapkan sasaran inflasi 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen, sehingga kisaran wajar berada di 1,5 hingga 3,5 persen.
Tekanan Krisis Ekonomi pada Rakyat
Yang paling terasa oleh rakyat bukan angka inflasi agregat, melainkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi tahunan 4,82 persen, sementara transportasi bahkan mencapai 4,87 persen.
Tekanan paling besar datang dari kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food. Inflasi kelompok ini mencapai 5,81 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi inti sebesar 2,56 persen dan inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen.
Kenaikan harga cabai rawit, ikan segar, daging kambing, serta tarif angkutan udara menjadi sebagian pemicu utama. Bagi pekerja berpenghasilan pas-pasan, kondisi ini memaksa mereka menyesuaikan belanja harian, menunda pembelian barang nonprimer, atau mengurangi porsi konsumsi keluarga.
Tekanan harga juga tidak merata antardaerah. BPS mencatat inflasi terjadi di seluruh 38 provinsi. Inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara sebesar 8,07 persen, disusul Papua Pegunungan 7,22 persen, Papua Barat 6,38 persen, dan Maluku Utara 6,18 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya beli tidak hanya menjadi urusan kota besar. Masyarakat di wilayah dengan rantai pasok panjang dan ketergantungan pada barang kiriman menghadapi beban harga yang lebih berat.
Pemerintah Siapkan Bantalan Sosial
Pemerintah merespons tekanan tersebut dengan menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan bantuan sosial senilai sekitar Rp30 triliun pada akhir semester II 2026.
Program tersebut mencakup bantuan beras sebanyak 30 kilogram per keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga menyiapkan insentif atau diskon menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, terutama untuk membantu mengendalikan pengeluaran konsumsi dan transportasi masyarakat.
“Juga ada program-program bantuan sosial yang senilai dengan angka sekitar Rp30 triliun,” ujar Airlangga Hartarto, Senin, 2 November 2026, di Jakarta.
Menurut Airlangga, inflasi Oktober 2026 masih berada dalam rentang sasaran. Ia menilai kenaikan harga pangan juga memberi penghasilan bagi petani, tetapi pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas pasokan agar beban rumah tangga tidak terus meningkat.
“Namun inflasi masih tetap dalam 2,5 plus minus 1 persen. Jadi pemerintah tidak khawatir karena yang naik juga terkait dengan penghasilan dari petani,” kata Airlangga.
Pertumbuhan Ekonomi Direvisi
Di sisi lain, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5,4 hingga 5,5 persen. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan Agustus 2026 yang berada di kisaran 5,6 hingga 6,0 persen.
Revisi ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih tumbuh, tetapi menghadapi tekanan dari faktor global dan tantangan menjaga konsumsi rumah tangga. KSSK menilai pertumbuhan kuartal III 2026 masih ditopang permintaan domestik serta kinerja ekspor yang relatif positif.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, inflasi tetap dalam rentang target dan aktivitas manufaktur nasional meningkat.
“Kemarin kan keluar data rilis dari BPS mengenai inflasi 3,23 persen itu di dalam range yang memang menjadi sasaran target dari inflasi Indonesia. Jadi ini on track inflasinya,” ujar Suahasil dalam rapat terbatas ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Pemerintah juga melaporkan peningkatan aktivitas manufaktur. Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur naik dari kisaran 52 menjadi 54 pada Oktober 2026. Kenaikan tersebut menandakan perbaikan aktivitas produksi, meskipun belum tentu langsung diterima seluruh lapisan pekerja.
Daya Beli Jadi Kunci
Bagi rakyat Indonesia, indikator terpenting dari krisis ekonomi adalah kemampuan membeli kebutuhan pokok tanpa mengorbankan kebutuhan lain. Bila harga pangan dan transportasi terus naik lebih cepat daripada pendapatan, konsumsi rumah tangga berpotensi melemah.
Oleh karena itu, bantuan sosial, bantuan beras, stabilisasi harga, dan pengendalian ongkos transportasi menjadi penting. Program tersebut perlu tepat sasaran agar benar-benar sampai kepada kelompok rentan, terutama pekerja informal, nelayan, petani kecil, dan keluarga berpenghasilan rendah.
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum dapat disebut krisis total. Namun, tekanan harga pangan, biaya transportasi, dan perlambatan proyeksi pertumbuhan menunjukkan bahwa risiko krisis ekonomi perlu diantisipasi sejak dini agar tidak semakin membebani rakyat.
