Api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Sabtu 31 Oktober 2026, menyentuh area konsesi perkebunan kelapa sawit swasta. BNPB dan BMKG mengerahkan drone serta pemantauan digital untuk mempercepat verifikasi titik api.
Pemerintah memperketat penanganan karhutla Papua Selatan setelah pemantauan udara menemukan konsentrasi titik api yang tinggi di wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit swasta di Kabupaten Merauke. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani melakukan peninjauan langsung dari Pangkalan Udara Johannes Abraham Dimara, Merauke, Sabtu, 31 Oktober 2026.
BNPB mencatat, wilayah Okaba dan beberapa kawasan lain di Merauke memang menunjukkan kemunculan titik api. Namun, hasil pemantauan selama tiga hari terakhir menempatkan area konsesi perusahaan sawit swasta sebagai lokasi dengan titik api paling dominan.
Untuk mempercepat respons, BNPB mengoptimalkan drone dan peta pemantauan digital secara waktu nyata. Teknologi itu membantu petugas mengetahui posisi api, arah perambatan, serta status penguasaan lahan sebelum tim pemadaman bergerak ke lapangan.
Drone BNPB-BMKG Deteksi Titik Api
Kristomei menjelaskan, penggunaan drone bukan sekadar memotret asap dari udara. Peralatan tersebut dipadukan dengan sistem digital BNPB untuk memetakan lokasi kebakaran secara lebih presisi, termasuk membedakan kawasan hutan dan areal konsesi perusahaan.
“Wilayah-wilayah seperti Okaba dan beberapa wilayah lainnya di Merauke memang memiliki titik api. Namun, dari hasil pemantauan selama tiga hari terakhir, titik api paling banyak terlihat di wilayah konsesi perusahaan itu,” ujar Kristomei, Sabtu (31/10/2026).
BNPB juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan aparatur kewilayahan menindaklanjuti seluruh informasi titik api. Koordinasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum diperkuat agar verifikasi dan pemadaman berjalan cepat.
Dalam peninjauan udara menggunakan helikopter Caracal TNI Angkatan Darat, petugas masih melihat kepulan asap tebal dan sejumlah titik api aktif. Asap tersebut terlihat di sekitar kawasan lahan konsesi perkebunan kelapa sawit milik swasta.
Indikasi Pembukaan Lahan Dibakar
BNPB menemukan indikasi aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar di beberapa titik. Temuan ini menjadi perhatian serius karena pembakaran lahan dapat mempercepat penyebaran api, terutama saat angin bertiup kencang dan kondisi udara kering.
“Ada beberapa lahan yang pembukaan lahannya dengan cara dibakar. Nah, ini yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat dan pemilik perkebunan supaya tidak membakar,” tegas Kristomei.
Asap karhutla juga berisiko memicu gangguan pernapasan bagi warga sekitar. BNPB mengingatkan potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), khususnya pada anak-anak, lansia, dan pekerja lapangan.
Upaya pemadamannya tidak hanya mengandalkan tim darat. Pemerintah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendorong hujan di wilayah rawan karhutla Papua Selatan.
OMC Tekan Titik Panas Papua Selatan
Sebelumnya, BNPB menyatakan jumlah titik panas di Papua Selatan menurun signifikan setelah pelaksanaan OMC. Titik api menurun dari 295 titik pada Selasa, 27 Oktober 2026, menjadi 65 titik pada Rabu, 28 Oktober 2026, atau turun sekitar 78 persen.
Pemerintah menjalankan 10 sorti OMC dengan menyemprotkan 10.000 kilogram garam. Hujan tercatat terjadi di bagian utara dan tengah Merauke, selatan Boven Digoel, serta selatan Mappi.
BNPB memfokuskan penanganan karhutla di empat kabupaten, yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Total luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut mencapai 161,5 hektare.
Konteks nasional juga menunjukkan tekanan karhutla masih tinggi. Hingga 26 Oktober 2026, BNPB mencatat akumulasi titik panas nasional mencapai 1.296.184 titik, atau 2,13 kali lipat dibandingkan 2019. Lonjakan di Papua Selatan sendiri mencapai 814 persen.
Penegakan Hukum Ke Korporasi
Penanganan karhutla juga bergerak ke ranah hukum. Kementerian Kehutanan menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah.
PT GAP merupakan perusahaan penanaman modal asing asal Singapura. Penyidik menduga terjadi tindak pidana kehutanan pada areal perkebunan sawit di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan luas kebakaran 901,4 hektare selama 2025 hingga 2026.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan, penegakan hukum dilakukan tanpa membedakan asal modal perusahaan. Kemenhut mencatat sedang menangani 120 perkara karhutla, dengan 15 subjek hukum korporasi dalam proses pidana.
“Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan,” kata Dwi Januanto Nugroho.
Secara nasional, Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka karhutla. Empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, yaitu PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI.
Kombinasi drone, pemantauan satelit, OMC, dan penegakan hukum menjadi strategi pemerintah menekan karhutla. Bagi Papua Selatan, langkah cepat di lapangan menjadi kunci agar api tidak kembali meluas dan membahayakan kesehatan warga Merauke serta wilayah sekitarnya.
