Penyaluran TKD Papua Barat hingga September 2026 menyentuh Rp7,43 triliun, atau 69,64 persen dari pagu tahunan. Kanwil DJPb Papua Barat di Manokwari, Minggu (1/11/2026), menyebut dana otsus baru tersalur 48,30 persen, sehingga delapan pemda harus mengebut.
Angka Rp7,43 triliun itu bukan sekadar deretan nol di laporan keuangan. Uang itu masuk ke kas delapan pemerintah daerah untuk membiayai sekolah, puskesmas, dan jalan kampung. Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Papua Barat Guntur Supriyanto menyampaikan realisasi periode Januari–September 2026 itu di Manokwari.
Rincian Penyaluran TKD Papua Barat di Delapan Pemda
Pemerintah Provinsi Papua Barat menerima porsi terbesar. Berikut rincian realisasi penyaluran per daerah hingga akhir September 2026:
- Pemprov Papua Barat: Rp2,34 triliun
- Teluk Bintuni: Rp1,25 triliun
- Fakfak: Rp806,81 miliar
- Manokwari: Rp718,78 miliar
- Kaimana: Rp681,33 miliar
- Pegunungan Arfak: Rp564,21 miliar
- Teluk Wondama: Rp547,17 miliar
- Manokwari Selatan: Rp513,97 miliar
Dari sisi persentase, Manokwari Selatan memimpin dengan 81,17 persen dari pagu Rp633,21 miliar. Hitungan redaksi memperkuat angka itu: Rp513,97 miliar dibagi pagu tersebut memang menghasilkan 81,17 persen. KPPN Manokwari juga menempatkan Manokwari Selatan di posisi teratas dengan persentase sama.
DAU dan DBH Jadi Penyangga Utama
Dana bagi hasil (DBH) menyumbang sekitar Rp2,95 triliun. Menyusul di belakangnya, dana alokasi umum (DAU) tercatat kurang lebih Rp2,90 triliun. Dua komponen ini menjadi tulang punggung TKD Papua Barat sepanjang 2026.
Komponen lain bergerak lebih kecil. Dana otsus tercatat Rp731,32 miliar, sedangkan DAK nonfisik Rp503,09 miliar. Adapun Dana Desa mencapai sekitar Rp280,08 miliar dan hanya mengalir ke tujuh kabupaten. DAK fisik baru Rp48,99 miliar.
Dana Otsus dan DAK Fisik Masih Tertinggal
Guntur menilai kinerja penyaluran DAU relatif baik. Sebaliknya, dana otsus baru tersalur 48,30 persen, sedangkan DAK fisik 55,21 persen. Keduanya mencatat persentase terendah di antara semua komponen TKD.
Sisa pagu mencapai sekitar Rp3,24 triliun, atau 30,36 persen. Waktu tinggal dua bulan menjelang tutup tahun anggaran. Karena itu, pemda harus mengebut kelengkapan dokumen.
Syaratnya memang tidak sepele. Sejak awal tahun, DJPb mengingatkan bahwa otsus baru cair setelah dokumen rencana anggaran program (RAP) menyatu dengan APBD 2026.
Tren Penyaluran dari Rp2,89 Triliun ke Rp7,43 Triliun
Lonjakan terlihat sepanjang tahun. Per April 2026, DJPb mencatat TKD baru Rp2,89 triliun, atau 28,64 persen dari pagu Rp10,11 triliun. Semester I naik menjadi Rp4,37 triliun. Pada akhir Agustus, angkanya sudah Rp6,11 triliun. Sebulan kemudian, realisasi bertambah sekitar Rp1,3 triliun.
Pagu juga bergeser ke Rp10,67 triliun dari Rp10,11 triliun pada April, sehingga persentase antarperiode tidak sepenuhnya sebanding.
Catatan KPPN Manokwari untuk Enam Pemda
KPPN Manokwari memegang data yang sedikit berbeda karena hanya mencakup enam pemda. Kepala KPPN Manokwari Arif Rahman Hakim menyebut realisasi Januari–September 2026 mencapai Rp5,94 triliun, atau 68,18 persen dari pagu Rp8,71 triliun. Angka itu tumbuh 19,24 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Hakim menyebut, "Tren penyaluran TKD mengalami sedikit fluktuasi", dengan puncak pada Maret dan September 2026. Di antara enam pemda itu, Pemprov Papua Barat mencatat persentase terendah, yakni 58,27 persen. Pemda baru bisa menarik dana setelah dokumen persyaratan di aplikasi OMSPAN TKD dinyatakan lengkap.
Mengapa Percepatan Penting bagi Warga
Percepatan penyaluran berdampak langsung pada pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Guntur menegaskan komitmennya lewat kalimat, "setiap rupiah yang mengalir memberikan dampak dan manfaat nyata". Kanwil DJPb akan memperkuat koordinasi dan pendampingan agar pemda melengkapi dokumen syarat salur tanpa mengabaikan kualitas laporan.
Bagi warga, tolok ukurnya sederhana. Dana yang cepat cair seharusnya terasa lewat sekolah yang terawat, puskesmas yang berfungsi, dan jalan yang layak.
Dua Bulan Terakhir Jadi Penentu
Penyaluran TKD Papua Barat sudah melewati dua pertiga pagu, tetapi pekerjaan rumah masih menumpuk di dana otsus dan DAK fisik. Pemda perlu melengkapi dokumen tepat waktu supaya sisa Rp3,24 triliun tidak menggantung hingga tutup tahun. Warga pun berhak menagih hasilnya di lapangan.
