DPW Laskar Gibran Jawa Tengah resmi terbentuk setelah menerima Surat Keputusan kepengurusan periode 2026–2031. Organisasi relawan ini menyatakan siap mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, termasuk memperkuat dukungan menuju dua periode.
SEMARANG — Pembentukan DPW Laskar Gibran Jawa Tengah menjadi tonggak baru bagi jaringan relawan yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengurus DPW dan DPD di provinsi ini resmi menerima SK kepengurusan 2026–2031 dalam konsolidasi nasional di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 4 April 2026.
Ketua Umum DPP Laskar Gibran, Leonardo Pandapotan Sirait, menegaskan pelantikan itu bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyebut momentum tersebut sebagai awal pergerakan organisasi di wilayah untuk mendukung keberlanjutan program nasional.
“Momentum ini tidak hanya menjadi seremoni administratif semata, tetapi juga menandai dimulainya pergerakan organisasi di tingkat wilayah untuk mendukung keberlanjutan program-program nasional,” ujar Leonardo.
Konsolidasi Sampai Kabupaten dan Kota
Setelah DPW Jawa Tengah menerima SK, DPP Laskar Gibran meminta pengurus segera menjalankan organisasi secara profesional dan terstruktur. Langkah pertama adalah konsolidasi internal hingga daerah.
Leonardo menargetkan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten dan kota. Struktur itu juga akan diperkuat melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) agar koordinasi relawan lebih rapi.
DPP juga mengingatkan seluruh pengurus agar bekerja sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kinerja setiap DPW akan dievaluasi secara berkala untuk menjaga arah perjuangan organisasi.
Ketua DPW Sebut Amanah Harus Dikerjakan
Ketua DPW Laskar Gibran Jawa Tengah, Brilliant Amira Kusumawati, menyebut amanah kepengurusan sebagai tanggung jawab besar. Ia menegaskan pengurus harus mewujudkannya melalui kerja nyata di lapangan, bukan hanya wacana.
“Fokus utama kami dalam waktu dekat adalah merampungkan konsolidasi ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah agar struktur organisasi semakin solid dan tetap pada jalur kordinasi,” ujar Brilliant.
Menurutnya, Laskar Gibran Jawa Tengah akan menyusun program kerja yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Prioritas diberikan pada isu yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat akar rumput.
“Kami ingin Laskar Gibran Jawa Tengah menjadi jembatan aspirasi sekaligus solusi bagi masyarakat,” tambahnya.
Dukungan Prabowo-Gibran Dua Periode
Keberadaan DPW Jawa Tengah diproyeksikan memperkuat basis dukungan Prabowo-Gibran menjelang Pemilihan Presiden 2029. Frasa “Prabowo-Gibran dua periode” kini menjadi salah satu pesan utama yang diusung jaringan relawan tersebut.
Namun, pengurus Laskar Gibran Jawa Tengah sebelumnya juga menegaskan bahwa wacana pencalonan 2029 masih terlalu dini. Mereka menyatakan energi organisasi lebih diarahkan untuk mengawal program pemerintahan, seperti makan bergizi gratis, hilirisasi industri, dan pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua DPW Laskar Gibran Jawa Tengah, Nanda Hasvia, mengatakan relawan tetap patuh pada arahan untuk mengawal program prioritas pemerintahan. Ia menilai fokus pada kesejahteraan masyarakat lebih penting daripada perdebatan politik jangka panjang.
Laskar Gibran Kini Hadir di 34 Provinsi
DPW Laskar Gibran Jawa Tengah merupakan bagian dari perluasan organisasi secara nasional. DPP Laskar Gibran melantik 34 DPW periode 2026–2031 di The Sunan Hotel, Solo, pada Sabtu, 4 April 2026.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kehadiran tokoh-tokoh itu dinilai memberi dorongan moral bagi pengurus untuk memperkuat peran sosial dan ekonomi organisasi.
Berdasarkan AD/ART Laskar Gibran, Dewan Pelindung organisasi terdiri atas Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dengan terbentuknya DPW Jawa Tengah, Laskar Gibran semakin memiliki struktur yang lebih lengkap di wilayah dengan jumlah pemilih besar. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa konsolidasi tersebut benar-benar menghasilkan kerja sosial yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar gerakan politik menjelang 2029.
