Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 eks Kapolri di Hambalang, Minggu (8/11/2026), turut menyinggung kasus penyadapan ilegal. Dasco menyampaikannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026), sambil menegaskan perkara itu sudah ditangani aparat penegak hukum.
Pertemuan itu berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden memimpin langsung acara tersebut bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan sejumlah pejabat utama Polri, menurut laporan Antara.
Dasco Buka Isi Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri
Dasco mengaku tidak hadir di Hambalang. Ia hanya menyampaikan informasi yang ia dengar. "Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal", kata Dasco, seperti dikutip Republika.
Menurut Dasco, penyadapan hanya satu bagian dari agenda. Pertemuan itu juga membahas cara memajukan Indonesia dan menggerakkan roda perekonomian. Presiden turut meminta dukungan para mantan Kapolri untuk pemerintahannya ke depan, seperti dilaporkan CNN dan Tribun.
Dasco juga tidak memastikan apakah Presiden memberi perhatian khusus pada isu itu. Tribunnews mencatat bahwa pertemuan tersebut tidak secara khusus membahas penyadapan. Dasco menyebut acara itu awalnya ajang silaturahmi, menurut iNews.
Daftar 10 Eks Kapolri yang Hadir di Hambalang
Sepuluh purnawirawan jenderal itu menjabat dalam rentang 1998 hingga 2019. Mereka adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, dan Bambang Hendarso Danuri. Hadir pula Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.
Tito kini menjabat Menteri Dalam Negeri. Jenderal Idham Azis, Kapolri periode 2019 sampai 2021, tidak tampak dalam rombongan.
Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menurut IDN Times. Presiden menyalami para tamu satu per satu saat mereka tiba.
Dukungan Purnawirawan dan Latar Kasus Penyadapan
Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa Bambang Hendarso, selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri, menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah. Dukungan itu mencakup kebijakan untuk rakyat dan pengawalan penegakan hukum berdasarkan Pancasila serta perundangan.
Para peserta juga bertukar pandangan soal berbagai isu, khususnya internal institusi Polri. Antara melaporkan, pertemuan itu berlangsung saat pengusutan dugaan penyadapan masih bergulir.
Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Mereka adalah eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Dua lainnya Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi, menurut CNN. Status itu belum berkekuatan hukum tetap, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Sorotan Politik soal Penyadapan Presiden
Reaksi politik ikut mengalir. Pemberitaan detikNews dan Tribunnews menyebut Habiburokhman menduga ada sosok besar di balik penyadapan itu. Antara juga mencatat Gerindra mendorong Polri memperluas penyidikan. Tribunnews turut memuat pandangan pengamat pertahanan bahwa Listyo Sigit sudah melaporkan semuanya kepada Prabowo. Syahganda menilai pengusutan menunjukkan komitmen Prabowo, menurut Antara.
Di parlemen, Komisi III DPR mempercepat pembahasan RUU tentang penyadapan, menurut video Antara. Republika melaporkan Dasco menyerahkan kasus ini kepada polisi dan meminta Komisi III memantau secara berkala.
Fakta Singkat yang Perlu Dicatat
- Waktu pertemuan: Minggu, 8 November 2026, di Hambalang, Kabupaten Bogor.
- Pernyataan Dasco: Senin, 9 November 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
- Peserta: 10 eks Kapolri, Kapolri Suyudi Ario Seto, Menhan, Panglima TNI, dan Seskab.
- Tidak hadir: Jenderal (Purn) Idham Azis.
- Status kasus: empat jenderal ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri.
Dua Proses yang Berjalan Bersamaan
Dua proses kini berjalan bersamaan. Presiden bertemu para senior Polri, sementara Bareskrim melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap perwira tinggi.
Publik perlu membedakan tiga hal. Pertemuan di Hambalang berstatus silaturahmi dan tukar pandangan. Penyadapan hanya satu topik yang disinggung, menurut Dasco. Penetapan tersangka tetap menjadi ranah penyidik, bukan hasil pertemuan itu.
Pertemuan Prabowo dengan 10 eks Kapolri di Hambalang memperlihatkan dua jalur yang kini berjalan berdampingan. Satu jalur berupa konsolidasi dan dukungan dari para senior Polri. Jalur lain berupa proses hukum atas dugaan penyadapan yang masih bergulir. Perkembangan berikutnya patut dipantau dari keterangan resmi penyidik dan DPR.
