Sidang Silmy Karim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026), menghadirkan saksi kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA. Pegawai Ditjen Imigrasi mengaku membuat tiga rekening nominee untuk menampung uang tambahan dari biro jasa.
Majelis hakim mendengarkan keterangan lima saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Menurut antaranews, nama Redi Restuanto, Kristofel, Yohannes Sri, dan Herry Haryadi ada di antara para saksi.
Kesaksian Rekening Nominee dalam Sidang Silmy Karim
Yohanes Sri Winarto menjadi saksi yang paling banyak disorot. Ia bertugas sebagai anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi pada 2018–2025.
Menurut cnn, jaksa lebih dulu mendalami skema uang tambahan tidak resmi sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta per permohonan. Biro jasa membayar uang itu kepada Ditjen Imigrasi. Setelah masa Covid-19, pembayaran berpindah ke sistem transfer.
Yohanes mengaku membuat tiga rekening atas nama orang lain. Pemilik rekening itu adalah istrinya, adik istrinya, dan seorang pegawai honorer di kementerian. Ia menegaskan istrinya tidak tahu bahwa namanya dipakai.
Soal asal permintaan itu, Yohanes menyebut pimpinannya hanya berpesan, "Pak Yu jangan pakai nama Pak Yu."
Uang Ditarik Setiap Jumat dengan Nilai Puluhan Juta
Uang di rekening nominee itu ditarik dan dilaporkan tiap Jumat. Nilainya berkisar Rp20 juta sampai Rp40 juta. Saat kondisi ramai, setoran mencapai sekitar Rp40 juta. Ketika sepi, angkanya turun ke Rp20 juta hingga Rp25 juta.
Yohanes sendiri mengaku mendapat jatah Rp1,5 juta sampai Rp2 juta per pekan.
Kesaksian Yohannes, menurut mediaindonesia, menggambarkan praktik uang loket yang tetap berjalan. Sementara itu, mediaindonesia melaporkan saksi lain, Joko Mulyono, menyebut setoran rutin Rp1 juta per permohonan izin tinggal.
Dakwaan Rp168,9 Miliar dan Jalan Panjang Persidangan
Jaksa KPK mendakwa Silmy memeras pemohon izin tinggal WNA hingga Rp168,9 miliar. Ia diduga bertindak bersama Plt Dirjen Imigrasi 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra, dan beberapa pejabat lain.
Penuntutan para pejabat itu berlangsung terpisah. Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU Tipikor menjadi dasar dakwaan itu, menurut idntimes.
Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.
Dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, Kamis (29/10/2026), juga memuat dugaan setoran uang loket Rp100 juta per bulan.
Liputan6 mencatat Silmy tiba di ruang Kusuma Atmadja 3 sekitar pukul 13.43 WIB pada sidang perdana itu. Ia hanya menjawab singkat, "Alhamdulillah (sehat)."
Sebelumnya, pihak Silmy menilai dakwaan tidak menjelaskan rinci kapan, bagaimana, dan oleh siapa pemaksaan terhadap pemohon berlangsung.
Majelis hakim tidak sependapat. Pada Kamis (12/11/2026), Hakim Ketua Atep Sopandi menyatakan perlawanan Silmy dan kuasa hukumnya "tak diterima". Perkara pun masuk tahap pembuktian, sebagaimana dicatat tribun.
Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Berlaku
Silmy Karim masih berstatus terdakwa dan belum ada putusan akhir.
Hakim akan menguji seluruh keterangan saksi melalui rangkaian pembuktian berikutnya. Kesaksian soal rekening nominee dan setoran mingguan ini menjadi bahan penting bagi jaksa dan pembela.
Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan mantan wakil menteri di kementerian yang mengurus layanan keimigrasian. Silmy menjabat Wamen Imipas pada 2024–2026.
Secara ringkas, sidang Silmy Karim pada 17 November 2026 membuka cara uang tambahan izin tinggal WNA mengalir lewat rekening nominee. Publik kini menunggu pembuktian berikutnya untuk menguji dakwaan pemerasan Rp168,9 miliar dan gratifikasi tersebut.