Aksi mahasiswa Trisakti kembali mengisi kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dalam unjuk rasa terbaru mereka. Massa menuntut perbaikan ekonomi, percepatan penanganan karhutla, dan evaluasi kinerja Kabinet Prabowo.
Kawasan Patung Kuda sudah lama menjadi panggung suara mahasiswa. Lokasinya tak jauh dari Istana, sehingga setiap orasi terasa dekat dengan pusat kekuasaan. Kali ini, mahasiswa Trisakti membawa keresahan soal ekonomi rumah tangga dan asap kebakaran lahan. Mereka juga menyoroti kinerja para pembantu Presiden Prabowo Subianto di kabinet.
Isi Tuntutan dalam Aksi Mahasiswa Trisakti
Berdasarkan data yang diterima redaksi, massa membawa tiga isu pokok. Mereka meminta pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi, mempercepat penanganan karhutla, dan mengevaluasi kinerja kabinet. Ketiga isu itu menyentuh kehidupan sehari-hari warga, dari harga di pasar sampai kualitas udara.
Tuntutan evaluasi kabinet menjadi benang merah aksi ini. MerahPutih.com mencatat mahasiswa Trisakti dalam aksi lain di DPR membawa tiga tuntutan utama. Isinya stabilitas ekonomi, evaluasi kompetensi pejabat Kabinet Prabowo, dan pengembalian supremasi sipil. Pola tuntutan itu sejalan dengan yang kini bergema di Patung Kuda.
Kata Kunci Sadar Dimiskinkan dan Sadar Dipalak Ramai di Media Sosial
Massa juga mengusung kata kunci yang sedang tren, yakni “Sadar Dimiskinkan” dan “Sadar Dipalak”. Dua frasa itu merangkum keluhan tentang hidup yang terasa kian berat. Gaya bahasa ala warganet membuat pesan aksi lebih mudah menyebar ke anak muda di luar kampus.
Kontan memberitakan aksi kelompok Komite Selamatkan Daulat Rakyat, disingkat Sadar, di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). Aksi itu bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Data redaksi belum menyebut hubungan formal antara komite tersebut dan massa Trisakti.
Karhutla dan Tekanan Ekonomi Jadi Latar Tuntutan
Isu karhutla tidak muncul dari ruang kosong. Kontan memuat sorotan tentang tuntutan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Media itu juga memuat pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto soal keterlibatan pihak asing dalam 98 kasus karhutla yang melibatkan korporasi.
Karhutla sendiri adalah singkatan dari kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran semacam ini kerap menyelimuti sejumlah wilayah dengan asap dan mengganggu kesehatan serta aktivitas warga.
Dari sisi pemerintah, ada langkah yang tercatat. NU Online mencantumkan berita bahwa Presiden Prabowo menyetujui bantuan asing untuk penanganan karhutla. Langkah itu menunjukkan ada respons di tingkat pusat, meski mahasiswa tetap menuntut percepatan.
Bagi pembaca di Papua Barat, urusan hutan dan lahan bukan cerita jauh. Warga hidup berdampingan dengan hutan, sehingga cara negara menangani kebakaran lahan layak dicermati bersama.
Bukan Aksi Pertama di Patung Kuda
Mahasiswa dari kelompok lain juga lebih dulu turun ke titik yang sama. Okezone dan iNews melaporkan sekitar 150 mahasiswa berunjuk rasa di sana pada Jumat (17/7/2026). Koordinator aksi, Annur, menyebut polisi melarang orasi tepat di Patung Kuda. Massa akhirnya berorasi di kawasan Jalan Medan Merdeka, tepat di depan barikade petugas.
Sebelumnya, NU Online melaporkan rencana aksi nasional PB PMII pada 22–24 Juni 2026 di lebih dari 300 titik. Organisasi itu menyebut Patung Kuda sebagai titik utama dan mendorong reshuffle serta efisiensi struktur kabinet.
Rangkaian aksi itu menunjukkan gelombang kritik terhadap kabinet datang dari banyak kampus dan organisasi. Tuntutannya berbeda-beda, tetapi sebagian besar bertemu pada satu soal: kinerja pejabat dan dampaknya bagi rakyat.
Menanti Jawaban Pemerintah atas Tuntutan Mahasiswa
Hingga artikel ini disusun, redaksi belum menemukan tanggapan resmi pemerintah yang khusus menjawab tuntutan mahasiswa Trisakti. Pemerintah tentu punya sudut pandang sendiri, termasuk capaian program dan langkah penanganan karhutla yang sudah berjalan. Ruang dialog yang terbuka akan membantu memisahkan kritik membangun dari sekadar riuh di jalan.
Aksi mahasiswa Trisakti di Patung Kuda menambah daftar panjang kritik terhadap kinerja kabinet. Publik kini menunggu apakah perbaikan ekonomi, penanganan karhutla, dan evaluasi pejabat benar-benar bergerak. Redaksi akan memperbarui laporan ini seiring munculnya tanggapan resmi dan perkembangan di lapangan.
