Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan pemulangan WNI yang tergabung militer Rusia tetap memeriksa kontrak kerja terlebih dahulu. Langkah itu dilakukan agar proses kepulangan tidak melanggar hukum di negara tempat mereka berada.
JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan akan memeriksa kontrak kerja WNI yang diduga tergabung dalam militer Rusia sebelum memulangkan mereka ke Indonesia. Pemeriksaan itu dilakukan setelah seorang WNI berinisial AS dilaporkan ditangkap otoritas Ukraina pada 11 November 2026.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu, Heni Hamidah, menjelaskan pemeriksaan kontrak menjadi syarat penting dalam proses pemulangan. Pemerintah perlu memastikan WNI tidak lagi terikat kewajiban yang menghalangi kepulangan mereka.
“Kami akan cek dulu kontrak-kontrak yang sudah mereka tandatangani agar sedapat mungkin tidak melanggar aturan setempat sebelum dapat memulangkan mereka,” ujar Heni dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Kontrak Kerja Jadi Syarat Pemulangan
Kemenlu menyebut pemeriksaan mencakup seluruh dokumen kontrak yang pernah ditandatangani WNI selama berada di Rusia. Pemerintah juga berkoordinasi dengan otoritas setempat serta instansi terkait di Indonesia.
Apabila pemulangan memungkinkan, Kemenlu memastikan seluruh ikatan kontrak telah berakhir. Dengan demikian, tidak ada kewajiban kontraktual yang masih menahan WNI untuk tetap berada di Rusia.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjamin proses kepulangan berlangsung aman, sah, dan sesuai prosedur. Kemenlu menegaskan pelindungan WNI tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini.
KBRI Kyiv dan Moskow Terlibat
Penanganan kasus melibatkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kyiv, Ukraina, dan KBRI di Moskow, Rusia. Kedua perwakilan bertugas memantau kondisi WNI serta mengawal proses verifikasi dan pemulangan.
Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang menyatakan KBRI Kyiv telah memperoleh informasi mengenai penangkapan WNI berinisial AS oleh otoritas Ukraina. Kemenlu kemudian mengupayakan akses kekonsuleran untuk memastikan kondisi dan identitas yang bersangkutan.
“KBRI di Kiev telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina,” ujar Yvonne.
Yvonne menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Tujuannya memastikan perlindungan WNI berjalan sesuai hukum yang berlaku di negara tempat mereka berada.
Modus Tawaran Pekerjaan Konstruksi
Berdasarkan informasi yang beredar, WNI berinisial AS diduga berangkat ke Moskow pada 22 Juli 2026 setelah menerima tawaran pekerjaan konstruksi. Namun, kontrak yang ditandatangani kemudian disebut berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Rusia.
WNI asal Blitar, Jawa Timur, itu berusia 49 tahun. Ia dilaporkan diterjunkan ke garis depan di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina, sebelum akhirnya ditangkap otoritas Ukraina.
Kemenlu menyoroti modus tawaran pekerjaan luar negeri dengan imbalan besar. Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah menandatangani kontrak sebelum memastikan legalitas perusahaan, jenis pekerjaan, dan instansi penerima tenaga kerja.
“Jadi, WNI kita ini lebih teliti lagi, jangan tanda tangan kontrak dulu, dipastikan dulu, dan pastikan ini dengan instansi yang resmi,” kata Yvonne.
Indonesia Minta Rusia Hentikan Rekrutmen
Pemerintah Indonesia juga menempuh jalur diplomatik kepada Rusia. Kemenlu meminta Moskwa mengambil langkah yang diperlukan agar tidak ada lagi WNI yang direkrut ke dalam militer Rusia atau posisi terkait militer.
Kemenlu menyatakan masih memverifikasi daftar nama WNI yang beredar di media sosial. Juru bicara menyebut daftar tersebut berisi hampir 300 nama dan memerlukan pemeriksaan data lebih lanjut.
Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap indikasi perdagangan orang (TPPO). Kemenlu menyatakan perekrutan yang menyalahgunakan tawaran pekerjaan untuk membawa WNI ke zona konflik perlu ditindaklanjuti secara hukum.
Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia disebut tengah menyelidiki dugaan jaringan perekrutan ilegal. Penyelidikan difokuskan pada praktik penipuan lowongan kerja yang mengarahkan WNI ke kegiatan militer asing.
Perlindungan WNI Tetap Prioritas
Kasus ini menunjukkan pentingnya verifikasi dokumen sebelum WNI bekerja di luar negeri. Kontrak kerja yang tampak sebagai pekerjaan sipil dapat berubah menjadi ikatan yang membawa seseorang ke area konflik bersenjata.
Kemenlu menegaskan pemulangan WNI yang meminta bantuan akan diupayakan selama memenuhi ketentuan hukum setempat. Pemeriksaan kontrak kerja menjadi langkah awal untuk memastikan tidak ada kewajiban yang menghambat kepulangan mereka.
Pemerintah berharap proses verifikasi dan koordinasi diplomatik dapat berjalan cepat. Langkah itu penting untuk melindungi keselamatan WNI serta mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
