Pemerintah mulai mengaitkan bansos Sekolah Rakyat dengan pemberdayaan ekonomi orang tua murid agar keluarga prasejahtera tidak hanya menerima bantuan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong skema ini sebagai jalan keluar dari kemiskinan struktural.
Selama ini bantuan sosial identik dengan bantuan tunai atau sembako yang meredam tekanan ekonomi jangka pendek. Kementerian Sosial kini mencoba arah berbeda. Orang tua siswa diajak belajar berusaha supaya penghasilan keluarga naik pelan-pelan, bukan sekadar menunggu kiriman bantuan berikutnya.
Bansos Sekolah Rakyat Bergeser ke Pemberdayaan
Gus Ipul menempatkan Sekolah Rakyat sebagai simpul utama program ini. Ia menyebut sekolah berasrama tersebut sebagai “miniatur pengentasan kemiskinan terpadu”. Menurut dia, anak bersekolah, orang tua mendapat pemberdayaan, dan rumah keluarga mendapat perbaikan.
Gagasan itu sudah muncul saat Gus Ipul mengunjungi rumah calon siswa di Kabupaten Bandung pada Mei 2025. Ketika itu ia menjanjikan pelatihan bagi orang tua yang berminat membuka usaha. Setelah pelatihan, mereka akan mendapat fasilitasi untuk mengakses permodalan.
Pilot Project 100 Pelaku Usaha Mikro di Bandung
Pemerintah menguji pendekatan ini lewat pelatihan intensif bagi 100 pelaku usaha mikro di Bandung. Inisiatif tersebut memakai nama program Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi. Peserta mendapat keterampilan konkret agar usaha kecil mereka berjalan stabil.
Angka 100 pelaku usaha memang masih kecil dibanding jumlah keluarga penerima manfaat. Namun pilot project ini berfungsi sebagai uji coba sebelum model serupa direplikasi ke daerah lain. Tujuannya mengubah posisi orang tua murid dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang produktif.
Data Siswa Jadi Pegangan Penyaluran
Kemensos memegang basis data 44 ribu siswa Sekolah Rakyat. Data itu membantu petugas memetakan keluarga yang paling membutuhkan, sehingga intervensi tidak salah alamat. Akurasi data juga menekan risiko bantuan jatuh ke pihak yang tidak berhak.
Gambaran kondisi keluarga siswa menguatkan alasan pendekatan ini. Saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru pada Januari 2026, Gus Ipul membeberkan latar keluarga siswa. Sekitar 60 persen orang tua bekerja sebagai buruh harian, kuli bangunan, nelayan, hingga pemulung. Penghasilan mereka tidak tetap, sehingga pelatihan usaha bisa memberi pijakan yang lebih kokoh.
Skala program ikut membesar. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 500 Sekolah Rakyat untuk 500.000 murid hingga 2029. Dengan skala sebesar itu, jumlah keluarga yang berpotensi ikut pemberdayaan akan melonjak.
Tantangan Kolaborasi dan Pengawasan
Keberhasilan skema ini bergantung pada kerja sama lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan pendamping sosial harus bergerak searah. Tanpa pengawalan, program berisiko berhenti sebagai seremoni belaka.
Gus Ipul sebelumnya menyampaikan bahwa Kemensos akan membentuk satgas pengawasan dan melibatkan BPKP. Ia juga menyatakan evaluasi terus berjalan, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia. Audit berkala menjadi kunci untuk menjaga kualitas pelaksanaan.
Tantangan lain datang dari daya tahan usaha. Usaha mikro yang baru tumbuh harus bertahan di tengah pasar yang cepat berubah dan persaingan yang ketat. Pendampingan setelah pelatihan, termasuk akses modal, akan menentukan apakah usaha itu benar-benar berkembang.
Ukuran Keberhasilan di Lapangan
Publik tentu menunggu bukti di lapangan. Ukuran keberhasilan tidak cukup berhenti pada jumlah peserta pelatihan. Pemerintah perlu menunjukkan berapa banyak keluarga yang penghasilannya naik dan berapa banyak yang akhirnya tidak lagi bergantung pada bansos.
Sisi lain juga layak mendapat perhatian. Pelatihan singkat tidak otomatis menghasilkan wirausaha tangguh, apalagi bagi keluarga yang selama ini bergantung pada pekerjaan harian. Karena itu, pendampingan jangka panjang dan akses permodalan yang mudah menjadi syarat penting.
Peluang Memutus Rantai Kemiskinan
Di sisi positif, model ini memberi ruang bagi anak dan orang tua untuk naik kelas bersama. Anak belajar di sekolah berasrama dengan pemenuhan gizi yang didampingi Badan Gizi Nasional. Sementara itu, orang tua menyiapkan penghasilan baru di rumah. Jika keduanya berjalan seirama, rantai kemiskinan antargenerasi punya peluang terputus.
Pada akhirnya, bansos Sekolah Rakyat kini menjadi ujian apakah negara bisa hadir lebih dari sekadar penyalur bantuan. Jika pelatihan, data akurat, dan pengawasan berjalan konsisten, keluarga prasejahtera punya jalan menuju kemandirian. Tanpa itu, pemberdayaan hanya akan berhenti sebagai slogan.
