Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 19 P/HUM/2026 membatalkan lebih dari 70 pasal dalam sejumlah regulasi teknis sektor kesehatan. Koisi organisasi kedokteran mendesak seluruh pihak mematuhi putusan tersebut dan meminta tenaga kesehatan tidak panik.
Putusan yang diputus pada 1 September 2026 itu menyasar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, beberapa Peraturan Menteri Kesehatan, serta keputusan terkait kelembagaan Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi. Koalisi yang terdiri dari MDP Watch, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia menyampaikan sikap resmi dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Direktur Pengembangan MDP Watch, Dr. Nasser, menekankan bahwa putusan uji materi tersebut bersifat final dan mengikat. Pemerintah serta otoritas terkait diberi waktu maksimal 90 hari untuk mencabut atau merevisi ketentuan yang dibatalkan. Ia mengingatkan bahwa informasi menyesatkan sudah beredar sehari setelah putusan diketahui publik.
“Putusan itu baru sehari keluar, ternyata sudah ada hoaks di luar. Isinya seolah-olah ingin dorong opini bahwa putusan itu salah. Hoaksnya itu sebetulnya mau mendorong adu domba dokter. Kita harus patuh sebagai negara hukum,” ujar Nasser dalam keterangan yang disampaikan Sabtu, 31 Oktober 2026.
Putusan MA Batalkan 70 Aturan Kesehatan Tidak Menyentuh Dokumen Individu
Nasser menegaskan ruang lingkup putusan hanya menyasar aspek administratif dan struktural kelembagaan di tingkat atas. Legalitas dokumen perizinan, registrasi, maupun kualifikasi pribadi tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap sah dan tidak terdampak. Ia meminta seluruh nakes tetap tenang dan fokus menjalankan tugas pelayanan.
Sekretaris Jenderal MGBKI, Prof. Tedy Prasetyono, memberikan dukungan moral kepada para pemohon uji materi. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung menjadi bukti kuat bahwa sejumlah pengaturan pelaksana selama ini memuat kekeliruan substansial. Ia juga menyoroti pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang dinilai belum optimal dan kurang transparan.
Tedy menyampaikan bahwa MGBKI siap menempuh langkah hukum lanjutan apabila dalam jangka waktu 90 hari putusan Mahkamah Agung tidak dieksekusi secara nyata. Ia menilai kepastian hukum sangat diperlukan agar tata kelola kelembagaan kesehatan kembali berada dalam koridor yang benar.
Dampak terhadap Independensi dan Tata Kelola Profesi
Putusan ini kembali memunculkan diskusi tentang hubungan antara negara dan independensi profesi kesehatan. Konsil, kolegium, dan majelis disiplin memiliki fungsi berbeda. Kolegium membutuhkan ruang keilmuan yang mandiri, konsil memerlukan independensi dalam pembinaan profesional, sementara majelis disiplin harus objektif dalam penilaian pelanggaran.
Namun independensi tersebut tidak berarti kebebasan tanpa batas. Negara tetap memiliki kewajiban konstitusional menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Keseimbangan antara otonomi profesional dan akuntabilitas publik menjadi kunci agar reformasi tidak kehilangan arah.
Sejumlah pengamat hukum kesehatan menilai pelaksanaan putusan harus dilakukan secara hati-hati. Perubahan struktur kelembagaan tidak boleh menciptakan kekosongan pengaturan yang justru merugikan masyarakat maupun tenaga kesehatan itu sendiri. Sosialisasi yang jelas dan terukur sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
MDP Watch, MGBKI, dan PDUI secara bersama-sama mengajak seluruh pihak menghormati putusan lembaga peradilan. Mereka menekankan pentingnya literasi hukum di kalangan profesi agar informasi yang beredar tidak menyesatkan dan memicu perpecahan.
Hingga Sabtu, 31 Oktober 2026, belum ada pernyataan resmi terbaru dari Kementerian Kesehatan terkait langkah teknis pelaksanaan putusan tersebut. Sementara itu, organisasi profesi terus memantau perkembangan agar tenggat 90 hari benar-benar dijalankan sesuai amar putusan.
Putusan Mahkamah Agung ini menjadi momentum penting bagi penataan ulang tata kelola kelembagaan kesehatan. Dengan kepatuhan terhadap hukum dan komunikasi yang transparan, diharapkan stabilitas pelayanan kesehatan tetap terjaga dan kepercayaan publik tidak terganggu.
