Kuota solar bertambah 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter pada 2026. Menko Airlangga Hartarto menegaskan penambahan kuota Pertalite telah disetujui, meski besaran volume belum diumumkan.
Jakarta, 10 November 2026 — Pemerintah memastikan kuota BBM solar bersubsidi naik sekitar 7,8 persen pada 2026. Alokasi awal 18,64 juta kiloliter kini ditambah menjadi 20,27 juta kiloliter untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi di berbagai daerah.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menjelaskan konsumsi solar subsidi meningkat dari sekitar 50.000 kiloliter per hari menjadi 59.000 kiloliter per hari. Kenaikan itu menjadi dasar pemerintah menyetujui penambahan alokasi solar.
“Jadi ada tambahan konsumsinya dan semula 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter,” ujar Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, dikutip Selasa (10/11/2026).
Dampak bagi Warga Daerah
Penambahan kuota solar ini penting bagi warga di wilayah yang bergantung pada sektor transportasi, perikanan, pertanian, dan angkutan barang. Solar dipakai luas oleh nelayan, petani, pengendara angkutan desa, serta pelaku usaha kecil yang mengandalkan kendaraan bermotor berbahan bakar solar.
Di sejumlah daerah, keterbatasan alokasi BBM subsidi kerap memicu antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi itu juga berpotensi menaikkan biaya operasional pedagang dan pengusaha lokal karena kendaraan distribusi harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencari BBM.
Pemerintah berharap tambahan kuota dapat menjaga pasokan tetap stabil hingga akhir tahun. Namun, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada distribusi yang tepat antarwilayah, pengawasan penyaluran, serta pencegahan penyimpangan BBM bersubsidi.
Pertalite Dipastikan Aman
Untuk Pertalite, BPH Migas menyatakan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 29,26 juta kiloliter belum perlu ditambah. Lembaga tersebut menilai kenaikan kebutuhan Pertalite masih dalam batas yang dapat ditangani melalui penyesuaian distribusi.
Wahyudi menjelaskan realisasi subsidi Pertalite melebihi kuota di sekitar delapan provinsi. Peningkatan itu terjadi karena sebagian konsumen beralih dari BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, ke Pertalite.
“Untuk jenis Pertalite, rata-rata kebutuhan adalah 83,22 persen. Jadi ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun, insya Allah cukup dengan pola distribusi ini,” kata Wahyudi.
BPH Migas menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan PT Pertamina (Persero) untuk memindahkan alokasi Pertalite dari daerah yang realisasinya rendah ke wilayah dengan konsumsi lebih tinggi. Langkah ini diharapkan mencegah kelangkaan di SPBU tertentu tanpa langsung menambah kuota nasional.
Pernyataan Airlangga Soal Tambahan Kuota
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pernyataan berbeda soal Pertalite. Ia menyatakan pemerintah telah menyetujui penambahan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite, tetapi belum merinci volume maupun nilai anggarannya.
“Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan,” kata Airlangga saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Airlangga juga menegaskan anggaran untuk penambahan kuota tersebut masih tersedia di pemerintah. Pernyataan ini memperkuat komitmen pemerintah menjaga ketersediaan BBM subsidi menjelang akhir tahun.
Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyampaikan penjelasan yang lebih rinci. Menurutnya, tidak ada penambahan kuota Pertalite tahun ini; pemerintah hanya melakukan penyesuaian alokasi antardaerah berdasarkan evaluasi BPH Migas.
“Volume kalau untuk Pertalite enggak. Kalau biosolar ada tambahan,” ujar Yuliot di Gedung DPD Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yuliot menjelaskan kuota dari daerah dengan alokasi lebih besar akan dialihkan ke daerah yang mengalami kekurangan. Pergeseran ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani tanpa menambah total alokasi Pertalite nasional.
Perbedaan Pernyataan Pemerintah
Perbedaan pernyataan antara Menko Perekonomian dan Kementerian ESDM menunjukkan pentingnya kejelasan kebijakan BBM subsidi. Di satu sisi, Airlangga menyebut penambahan kuota Pertalite telah disetujui. Di sisi lain, BPH Migas dan Wakil Menteri ESDM menyebut mekanisme utamanya adalah realokasi kuota antardaerah.
Secara teknis, kedua pernyataan dapat berkaitan: pemerintah menyiapkan ruang anggaran untuk penyesuaian, sementara penyaluran awal tetap dikelola melalui pergeseran alokasi. Namun, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai volume tambahan, wilayah penerima alokasi, dan mekanisme pengawasannya.
Bagi warga daerah, informasi yang jelas sangat menentukan. Jika kuota benar-benar ditambah, SPBU perlu memperoleh pasokan yang memadai agar antrean tidak memanjang. Jika yang berlaku hanya realokasi, pemerintah daerah dan Pertamina perlu memastikan daerah dengan kebutuhan tinggi mendapat alokasi lebih besar.
Langkah Pemerintah ke Depan
Pemerintah perlu mempercepat publikasi rincian alokasi BBM subsidi per provinsi dan per daerah. Transparansi data akan membantu masyarakat memantau ketersediaan Pertalite serta solar di SPBU setempat.
Pengawasan juga perlu diperketat agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada konsumen yang berhak. Koordinasi antara BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU menjadi kunci agar penambahan kuota solar tidak hanya berhenti di angka kebijakan.
Dengan kuota solar yang bertambah dan penyesuaian distribusi Pertalite, pemerintah berupaya menjaga stabilitas BBM di daerah. Keberhasilannya akan terlihat dari pasokan yang lancar, antrean yang berkurang, dan kebutuhan warga yang tetap terlayani hingga akhir 2026.
