Sekda Cilacap nonaktif Sadmoko Danardono divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa 10 November 2026. Ia terbukti bersama-sama melakukan korupsi pemerasan uang THR dari kepala OPD.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan vonis pidana penjara empat tahun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono. Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati pada sidang Selasa, 10 November 2026.
Selain hukuman badan, Sadmoko juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Jika denda tidak dilunasi, ia harus menjalani pidana kurungan tambahan selama 80 hari. Masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Hakim menyatakan Sadmoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatan itu diatur dalam Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Latar Belakang Kasus Pemerasan THR
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Maret 2026. KPK menangkap Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardono terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah.
Menurut jaksa penuntut umum KPK, uang dikumpulkan dari para kepala OPD untuk keperluan tunjangan hari raya Forkopimda. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp 568 juta. Dana itu disalurkan melalui sejumlah pejabat sebelum terkumpul di Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Sadmoko berperan mengoordinasikan pengumpulan uang tersebut. Ia mengakui menerima perintah dari atasan dan meneruskannya kepada bawahan. Dalam persidangan, ia bersikap terbuka dan ditetapkan sebagai saksi mahkota.
Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati menyampaikan pertimbangan putusan. "Keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung. Terdakwa belum pernah dihukum, terus terang mengakui perbuatannya, dan terdakwa ditetapkan sebagai saksi mahkota."
Hal yang memberatkan menurut hakim adalah Sadmoko dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia juga dianggap tidak memberi contoh baik serta tidak bisa menjadi panutan bagi masyarakat.
Reaksi Keluarga dan Suasana Sidang
Usai putusan dibacakan, suasana di ruang sidang menjadi emosional. Keluarga Sadmoko tampak menangis dan langsung memeluknya. Sadmoko kemudian mengenakan rompi oranye dan diborgol untuk kembali ke tahanan.
Sidang vonis Sadmoko digelar terpisah dari Bupati Syamsul Auliya Rachman. Majelis hakim membacakan putusan Sadmoko terlebih dahulu. Ruang sidang Tirta di Pengadilan Tipikor Semarang dipenuhi keluarga dan pendukung kedua terdakwa sejak pagi hari.
Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Sadmoko dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Tuntutan itu lebih ringan dibanding tuntutan terhadap Syamsul yang mencapai tujuh tahun penjara plus uang pengganti Rp 568 juta.
Perbedaan tuntutan itu dilatarbelakangi sikap Sadmoko yang kooperatif. Ia mengaku terus terang sejak awal dan bersedia menjadi saksi mahkota. Sementara Syamsul dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
Dampak bagi Pemerintahan Cilacap
Vonis terhadap Sekda nonaktif ini menambah daftar pejabat daerah di Jawa Tengah yang tersandung kasus korupsi. Pemerintahan Kabupaten Cilacap sempat mengalami kekosongan kepemimpinan setelah OTT KPK. Plt Bupati dan Plt Sekda kemudian ditunjuk untuk menjaga kelangsungan birokrasi.
Kasus ini menjadi pelajaran keras bagi aparatur sipil negara di daerah. Praktik pengumpulan dana di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum yang konsisten agar kejadian serupa tidak terulang.
Pengadilan Tipikor Semarang telah menyelesaikan tahap pembuktian, tuntutan, dan pembelaan. Putusan terhadap Sadmoko menjadi salah satu tonggak penyelesaian perkara korupsi THR Forkopimda Cilacap. Proses hukum terhadap pihak lain terkait masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan vonis empat tahun penjara, Sadmoko Danardono harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Putusan ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
