Gelar perkara penyadapan Presiden di Bareskrim Polri pada 3 November 2026 menjerat Irjen Ahrie Sonta Nasution sebagai tersangka. Hingga Selasa (10/11/2026), tersangka bertambah menjadi empat orang, dan enam saksi meminta perlindungan LPSK.
Hasil Gelar Perkara Penyadapan Presiden di Bareskrim
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengumumkan hasil penyidikan itu dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa malam. Penyidik menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Mereka dijerat dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Gelar perkara adalah forum penyidik untuk menilai kecukupan alat bukti sebelum menaikkan status hukum seseorang. Dalam kasus ini, forum tersebut menjadi dasar penetapan empat tersangka dalam waktu kurang dari sepekan.
Menurut Antara, Asep menyebut ketiganya menyadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, media, tokoh ormas, dan pengusaha. Dugaan praktik itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Perkara bermula dari laporan polisi seorang petugas pada 30 Oktober 2026.
Asep menegaskan, "Ketiga tersangka telah melakukan penyadapan kepada nomor telepon presiden," sebagaimana dikutip JawaPos. Penyidik menyatakan mengantongi alat bukti yang cukup untuk menaikkan status hukum ketiganya.
Kasus ini menyita perhatian nasional karena menyangkut kepala negara sekaligus petinggi institusi penegak hukum. Kapolri menegaskan pengusutan perkara murni penegakan hukum, menurut Metro TV.
Peran Ahrie Sonta dan Tersangka Keempat
Ahrie Sonta menjabat Kepala Divisi Hukum Polri. Perwira kelahiran Bandung, 2 April 1981, itu lulusan Akpol 2002 dan meraih gelar doktor ilmu kepolisian dari PTIK pada 2018. Pontianak Post mencatat, ia pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto.
Pada Kamis (5/11/2026), Dirtipidsiber Bareskrim Brigjen Suhermanto mengumumkan tersangka keempat, yakni Irjen Slamet Uliandi. Mantan Kadiv TIK Polri itu sebelumnya berstatus saksi. ERA.id mengutip Suhermanto, hasil gelar perkara menyatakan "telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum". Slamet berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim, dan penyidik belum menahannya.
Sejumlah media sempat memakai inisial berbeda untuk Ahrie, sehingga redaksi merujuk nama lengkap dari keterangan resmi.
Barang Bukti, Sistem LIMS, dan Dugaan Penghapusan Data
Penyidik memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Mereka juga menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flash disk. Para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada Oktober 2026.
Bareskrim memastikan penyadapan tidak berasal dari markas rahasia. Aktivitas itu terjadi di lingkungan Mabes Polri, menurut Okezone. Lensa Indonesia melaporkan penyidik mendalami sistem LIMS yang diduga disalahgunakan.
Lensa Indonesia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap akses komunikasi elektronik. Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung sejak 2025, jauh sebelum laporan polisi dibuat pada akhir Oktober 2026.
Reaksi Politik dan Pembelaan Kuasa Hukum
Kuasa hukum Ahrie, Krisna Murti, menyatakan kliennya kooperatif. "Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini," kata Krisna pada Jumat (6/11/2026), seperti dikutip Okezone. JawaPos menambahkan, pihak Ahrie memastikan tidak ada intimidasi selama proses hukum.
Antara mencatat Gerindra menyatakan menghormati proses hukum. Surya Paloh dan Wamen HAM mengecam penyadapan itu pada 8 hingga 9 November. Menko Yusril menilai kasus ini terindikasi makar, sementara Bareskrim masih mendalami penerapan pasal tersebut.
JPNN mencatat sejumlah politikus mendesak Polri membongkar aktor intelektual perkara ini. Dasco menyebut ada upaya pengalihan isu. Polri juga mengingatkan warga agar waspada terhadap hoaks. Bareskrim turut menanggapi isu keterlibatan dua mantan Kapolri pada 8 November.
Enam Saksi Minta Perlindungan LPSK
Pada Selasa (10/11/2026), JawaPos melaporkan enam saksi dalam penanganan perkara mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Langkah itu menunjukkan perkara ini masih sensitif. Hingga kini belum ada putusan pengadilan. Semua tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.
Perkara penyadapan Presiden kini bergerak dari gelar perkara menuju pembuktian yang lebih dalam. Publik menunggu apakah penyidik menambah tersangka atau menerapkan pasal makar. Sampai ada putusan pengadilan, semua pihak perlu merujuk keterangan resmi aparat.
