Pasal makar dalam KUHP baru kembali jadi sorotan sejak Senin (9/11/2026) di Jakarta. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidik mendalami dugaan penyadapan Presiden Prabowo ke arah makar, yang diancam pidana berat.
Istilah makar sering muncul dalam berita politik, tetapi warga kerap menyamakannya dengan kritik atau protes. Penjelasan hukumnya penting dipahami semua pembaca, termasuk warga Papua Barat.
Apa Itu Makar Menurut KUHP Baru
KUHP baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023, mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 160 aturan itu merumuskan makar sebagai niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut, menurut Suara.com. Artinya, niat saja belum cukup. Penegak hukum harus membuktikan adanya persiapan nyata.
Rumusan ini berbeda dari KUHP lama. Pasal 87 KUHP lama menyebut makar ada ketika niat pelaku tampak dari permulaan pelaksanaan. Ulasan Veritask membandingkan kedua rumusan itu secara berdampingan.
Pasal 191 sampai 193 dan Ancaman Pidananya
Pasal 191 mengatur makar terhadap presiden dan wakil presiden. Pelakunya diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, menurut Liputan6. Pasal 192 mengatur makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian Puskumham IAIN Kediri menyebut ancamannya juga pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun.
Yusril menyebut rentang Pasal 191 sampai 193 saat membahas dugaan makar dalam perkara ini. Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif, sesuai Pasal 67 KUHP baru. NU Online mencatat terpidana mati mendapat masa percobaan 10 tahun. Jika ia berperilaku terpuji, hukumannya dapat berubah menjadi penjara seumur hidup.
Perkembangan Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Menurut CNA, perkara ini mencuat sejak 6 November 2026 saat pemerintah menyebut potensi makar. Yusril memberi keterangan pers di Jakarta pada Senin (9/11/2026). Ia menyatakan penyidik menemukan alat bukti permulaan untuk mendalami kaitan penyadapan itu dengan makar.
Menurut JawaPos, ia menegaskan dugaan itu bukan soal rencana pembunuhan presiden. Bangka Pos melaporkan bahwa arah makar itu berkaitan dengan dugaan upaya melumpuhkan presiden menjalankan tugasnya.
Liputan6 mencatat tiga jenderal polisi berstatus tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Pada tahap awal, ketiganya dijerat pasal penyadapan dan akses ilegal, yakni Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Yusril belum menyatakan pasal makar dikenakan, dan kewenangan menetapkannya ada pada penyidik. Semua pihak tetap berhak atas praduga tak bersalah.
Pakar hukum Nasaruddin Umar menilai kasus ini perlu dilihat lebih luas daripada pelanggaran privasi. Ia menyebut penyadapan itu juga diduga menyasar menteri, pimpinan partai, akademisi, dan jurnalis. Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi pengusutan Polri dan meminta aparat bekerja independen, menurut Literasi Hukum.
Batas Makar dengan Kritik dan Unjuk Rasa
Syarat persiapan perbuatan menjadi pagar penting dalam pasal ini. Suara.com menulis bahwa kritik politik, unjuk rasa damai, perbedaan pandangan, dan diskusi akademik tidak serta-merta menjadi makar.
Kekhawatiran publik tetap ada. Isnur dari YLBHI menilai KUHP baru memperberat makar karena menambah opsi pidana mati, seperti dikutip Kontan. Albert Aries, anggota tim ahli penyusun KUHP, mengaku memahami kekhawatiran tersebut, menurut Majalah Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga menyidangkan uji materi sejumlah pasal KUHP baru pada Senin (18/5/2026), menurut Kompas.TV. Salah satunya pasal penghinaan presiden.
Apa Artinya bagi Warga Papua Barat
KUHP berlaku seragam di seluruh Indonesia, termasuk Papua Barat. Warga yang menyampaikan pendapat perlu memahami prosedur, misalnya kewajiban memberitahukan aksi unjuk rasa dalam Pasal 256. Kontan melaporkan demo tanpa pemberitahuan terancam pidana enam bulan.
Pemahaman ini membantu warga membedakan penyampaian pendapat yang sah dari tindakan yang berisiko pidana. Siapa pun yang menghadapi persoalan hukum sebaiknya berkonsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum.
Pada akhirnya, pasal makar dalam KUHP baru membawa ancaman pidana berat. Pasal itu hanya berlaku jika unsur niat dan persiapan serangan terbukti. Kasus penyadapan presiden masih berjalan. Publik sebaiknya menunggu hasil penyidikan dan pengadilan sebelum menarik kesimpulan.
