Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II pada Jumat, 30 Oktober 2026, di Kantor Gubernur Arfai, Manokwari. Rotasi ini menyentuh posisi strategis pengelolaan keuangan, pendapatan, investasi, serta riset daerah.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan resmi melantik empat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pelantikan berlangsung di Kantor Gubernur di kawasan Arfai, Manokwari, Jumat, 30 Oktober 2026.
Keempat pejabat tersebut menempati jabatan yang sangat menentukan arah kerja pemerintahan daerah. Mereka mengurus keuangan dan aset, pendapatan daerah, kemudahan berinvestasi, hingga riset dan pengembangan kebijakan.
Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK 800.1.3.3 tanggal 29 Oktober 2026. Pemprov Papua Barat menyebut langkah itu sebagai bagian dari penataan birokrasi dan penguatan sistem merit.
Empat Nama Pejabat Baru
Adapun pejabat yang dilantik adalah Otto Parorongan sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat. Ia sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Papua Barat.
Selanjutnya, Godlief Aponno dipercaya menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebelumnya, ia menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Barat.
Agus Nurrodi kemudian menjabat Kepala DPMPTSP. Ia sebelumnya memimpin BPKAD Papua Barat, sehingga terjadi pergeseran jabatan di antara pejabat senior Pemprov Papua Barat.
Sementara itu, M. Bachri Yasin dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat. Jabatan tersebut sebelumnya dipegangnya dalam format Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Dengan demikian, rotasi ini tidak hanya memindahkan pejabat, tetapi juga menata ulang pengalaman di beberapa unit kerja kunci. Posisi keuangan, pendapatan, investasi, dan riset kini berada pada figur yang telah lama bergerak di birokrasi provinsi.
Pesan Gubernur kepada Pejabat
Dalam amanat pelantikan, Dominggus Mandacan menegaskan bahwa jabatan tinggi membawa tanggung jawab yang lebih besar. Ia mengingatkan para pejabat untuk segera memahami kondisi organisasi masing-masing.
“Saudara-saudara yang dilantik telah mengikuti uji kompetensi dan proses itu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya menyesuaikan kompetensi pejabat dengan kebutuhan jabatan dan organisasi. Setiap pegawai harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar kompetensinya memberi manfaat maksimal bagi organisasi dan masyarakat,” ujar Dominggus Mandacan.
Gubernur juga meminta pejabat baru melakukan konsolidasi internal. Mereka diminta mengevaluasi program yang sedang berjalan, lalu menyusun langkah strategis untuk memperbaiki kinerja perangkat daerah.
Dominggus menyebut rotasi dan mutasi sebagai instrumen organisasi. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk penyegaran, penguatan, pemerataan pengalaman, pengembangan karier, serta peningkatan kinerja pemerintahan.
Dampak bagi Layanan Publik
Bagi masyarakat Papua Barat, perubahan ini punya makna praktis. BPKAD mengelola keuangan dan aset daerah, sedangkan Bapenda menangani penerimaan pendapatan daerah yang menjadi sumber pembiayaan layanan publik.
Adapun DPMPTSP menjadi pintu utama bagi investor yang ingin menanamkan modal di Papua Barat. Kinerja dinas ini berpengaruh pada percepatan perizinan, iklim usaha, serta penciptaan lapangan kerja.
Sementara BRIDA berperan menyediakan data, riset, dan inovasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kehadiran riset yang kuat diharapkan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Manokwari, pimpinan perangkat daerah, serta unsur Forkopimda Papua Barat.
Langkah Penguatan Birokrasi
Pelantikan empat pejabat ini berlangsung hanya beberapa pekan setelah Gubernur Dominggus Mandacan melantik Charlie Danny Heatubun sebagai Kepala Bappeda Papua Barat pada 6 Oktober 2026. Saat itu, Dominggus menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan positif yang dirasakan masyarakat.
Pola yang sama kini berlanjut melalui penataan jabatan eselon II. Pemprov Papua Barat tampak berupaya memastikan posisi strategis tidak kosong dan diisi oleh pejabat yang kompeten.
Ke depan, tantangan utama para pejabat baru adalah menerjemahkan mandat tersebut menjadi kinerja nyata. Mulai dari tata kelola anggaran yang bersih, peningkatan pendapatan daerah, percepatan investasi, hingga riset yang benar-benar membantu pengambilan keputusan.
Dengan pelantikan ini, Pemprov Papua Barat mengirim sinyal bahwa penataan birokrasi terus berjalan. Namun, ukuran keberhasilannya tetap ada pada pelayanan yang lebih cepat, anggaran yang tertata, dan pembangunan yang terasa manfaatnya oleh warga.
