Karhutla Papua Barat menghanguskan lebih dari 3.317 hektare lahan di tujuh kabupaten, dengan Fakfak terparah, menurut data yang dikutip Stasiun TV pada Rabu (4/11/2026). Pemerintah daerah menggenjot pemadaman dan memperpanjang status tanggap darurat agar asap tidak lagi mengurung warga.
Angka itu terasa nyata di lapangan. Di Distrik Bomberay, Fakfak, api merambat hingga pinggir jalan nasional, mulai dari Kali Yani Kinam menuju Kampung Mbahamdandara, menurut pantauan Papua dalam Berita. Kabut asap pekat bahkan masih menyelimuti Kota Fakfak pada Jumat (16/10/2026), seperti dilaporkan Jubi.
Karhutla Papua Barat 3.317 Hektare, Fakfak Paling Parah
Metro TV mengutip data bahwa luas lahan terbakar mencapai lebih dari 3.317,56 hektare dan tersebar di tujuh kabupaten. Catatan itu merujuk periode hingga Agustus 2026, jadi angka terbaru di lapangan bisa saja lebih besar. Fakfak memikul beban terbesar dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, terutama di kawasan Bomberay.
Jubi mencatat asap dari Fakfak menyebar ke 17 distrik, termasuk Karas, Tomage, Bomberay, dan Aregas di Distrik Kokas. Pembaca perlu tahu bahwa angka karhutla Papua memang beragam. BNPB pada 28 Oktober menyebut 2.393 hektare terbakar di Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sipongi Kementerian Kehutanan, lewat laporan Mongabay, mencatat 2.496,39 hektare di Papua Barat. Perbedaan itu kemungkinan lahir dari cakupan wilayah dan periode pemantauan yang tidak sama.
Kaimana dan Fakfak Jadi Sorotan Titik Panas
Sipongi merekam 199 titik panas di Papua Barat selama 1–6 Oktober 2026. Kaimana menyumbang 99 titik, Fakfak 76, Teluk Bintuni 15, dan Pegunungan Arfak 3. Di Kaimana, api membakar kawasan Distrik Arguni Atas sejak September, lalu mendekati permukiman warga suku Mairasi di Kampung Lobo, Jarati, Faranyau, dan Werua.
Pemkab Kaimana membagikan tangki air, selang, dan mesin pompa agar warga bisa memadamkan api secara mandiri. Sementara itu, BMKG memprediksi udara Kaimana dan Teluk Bintuni masuk kategori sangat tidak sehat pada 7–9 Oktober. Konsentrasi PM2.5 saat itu jauh melampaui ambang batas harian 55 mikrogram per meter kubik.
Pernyataan Petinggi Daerah soal Karhutla Papua Barat
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani memperpanjang status tanggap darurat di Manokwari pada Rabu (7/10/2026). Ia menilai api belum tertangani penuh dan asap sudah lebih dari sepekan menyelimuti sejumlah wilayah. “Karhutla ini dampaknya sudah sangat luas,” kata Lakotani, seperti dikutip Antara.
Lakotani mengajak pemerintah pusat, aparat keamanan, dan swasta bergandengan tangan. Rapat penanganan juga menghadirkan BMKG, BNPB, dan SKK Migas. Ia menyebut Kaimana dan Manokwari sudah menerapkan sekolah daring, sementara jarak pandang mengganggu rute penerbangan.
Plt Kepala BPBD Papua Barat Naftali Mandacan mengungkap alokasi anggaran Rp2 miliar untuk penanganan karhutla. Ia juga menyinggung kabar lahan sengaja dibakar. “Itu di daerah pasti ada,” ujarnya kepada Kompas.com, sambil menegaskan baru sebatas informasi. Peralatan pemadam, katanya, masih tersimpan di gudang dan segera dikirim ke daerah.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada Rabu (14/10/2026) menyebut Fakfak termasuk kabupaten prioritas operasi modifikasi cuaca, menurut laporan 20Detik. Bupati Fakfak Samaun Dahlan lebih dulu turun ke Bomberay dan Tomage pada 22 September bersama Forkopimda. Ia menegaskan kepada petugas agar memprioritaskan penyekatan dan pemadaman di area krusial supaya api tidak menjalar ke permukiman.
Dampak ke Warga dan Kritik atas Penanganan
Kritik datang dari warga. Arnol Halitopo, dalam laporan Jubi, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten serius menangani bencana ini. “Sebenarnya sejak awal harus dibentuk Satgas Karhutla,” tuturnya. Di Fakfak, kekeringan dan api mengganggu sekolah di Distrik Bomberai serta hasil pertanian di Distrik Tomage.
Dinas Kesehatan Fakfak membentuk Tim Krisis di tingkat kabupaten dan distrik untuk memantau kesehatan warga. Di sisi lain, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, melalui Angky Samperante, menilai kejadian karhutla di Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya terindikasi meningkat.
Menanti Hujan, Menjaga Kewaspadaan
Pada akhirnya, karhutla Papua Barat menuntut kerja bersama yang lebih cepat dan data yang transparan. Angka 3.317 hektare menunjukkan skala masalahnya, sedangkan pernyataan para pemimpin daerah menunjukkan arah penanganan. Modifikasi cuaca dan peralatan pemadam yang segera tiba di daerah menjadi kunci berikutnya. Redaksi akan memperbarui laporan ini seiring data terbaru dari BNPB dan pemerintah daerah.
