Jusuf Kalla menegaskan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus pintar, aktif bekerja, dan mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat, 20 November 2026, di Jakarta.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menilai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak boleh hanya mengandalkan nama besar. Menurutnya, calon wakil presiden (cawapres) harus memiliki kemampuan nyata untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjalankan tugas pemerintahan.
JK menyampaikan pandangan itu saat ditemui di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, 20 November 2026. Ia menekankan bahwa wakil presiden bukan sekadar jabatan pendamping, melainkan posisi yang menuntut keterlibatan aktif dalam pemerintahan.
Wakil Presiden Harus Aktif Bekerja
Mantan Ketua Umum Golkar itu menjelaskan bahwa wakil presiden wajib membantu presiden menjalankan tugas kenegaraan. Ia mengaitkan tugas tersebut dengan amanat konstitusi yang menempatkan wakil presiden sebagai pendamping presiden.
“Kalau wakil presiden itu diam, tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Dia harus bekerja, membantu,” ujar Jusuf Kalla, seperti dikutip Kompas.com, Jumat, 20 November 2026.
Bagi JK, kemampuan intelektual menjadi syarat penting. Calon wakil presiden perlu memahami persoalan pemerintahan, mampu mengambil keputusan, serta siap mengambil bagian dalam penyelesaian masalah nasional.
“Jadi harus baik, harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak punya kemampuan, bagaimana bisa membantu presiden? Nah, itu masalahnya,” tegas JK.
Kriteria Pengganti Gibran Rakabuming Raka
JK tidak menyebut nama tertentu sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, ia menilai sejumlah nama yang masuk bursa pengganti Gibran sebagai sosok yang baik dan berpotensi mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, penentuan nama final sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. JK menegaskan dirinya tidak berhak mencampuri proses politik tersebut.
“Presiden yang paling mengetahui itu. Presiden akan mengeluarkan apa yang dia ajukan. Saya sendiri tidak berhak untuk mencampuri,” kata JK, dikutip Kompas TV, Sabtu, 21 November 2026.
Bagi JK, kualitas pribadi dan kemampuan kerja lebih penting daripada sekadar popularitas. Ia menilai wakil presiden ideal harus berpikir matang, memiliki integritas, serta mampu bekerja keras menghadapi persoalan pemerintahan.
Proses Pengisian Jabatan Wapres
Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Sejak itu, proses pengisian jabatan wakil presiden menjadi sorotan publik dan politik nasional.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rabu, 25 November 2026.
Tenggat tersebut telah disepakati MPR sebagai batas akhir pengajuan nama calon pengganti Gibran.
MPR telah membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa kelengkapan persyaratan calon. Tim tersebut akan meneliti dokumen ijazah, usia, hasil pemeriksaan kesehatan, serta dokumen administratif lainnya.
Tim verifikasi juga membagi tugasnya menjadi tiga kelompok kerja atau pokja. Pembagian itu dilakukan dalam rapat pleno perdana di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026, untuk memastikan pemeriksaan berjalan lebih terarah dan cepat.
Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung dari 25 November hingga 8 Desember 2026. Setelah itu, hasil pemeriksaan akan menjadi bahan pertimbangan MPR dalam proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.
Perhatian Publik pada Kompetensi Wapres
Pernyataan JK memperkuat diskusi publik mengenai kualitas calon wakil presiden. Banyak pihak menilai pengganti Gibran tidak hanya perlu memiliki legitimasi politik, tetapi juga kapasitas untuk membantu pemerintah menyelesaikan agenda prioritas.
Beberapa isu yang dinilai menuntut perhatian wakil presiden meliputi penguatan ekonomi rakyat, penurunan pengangguran, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan pekerja migran Indonesia.
JK sendiri berpengalaman mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004–2009 dan 2014–2019. Pengalamannya itu menjadi latar penting ketika ia menilai peran wakil presiden tidak boleh bersifat formalitas.
Bagi JK, wakil presiden harus hadir dalam pengambilan keputusan, membantu mengoordinasikan program pemerintah, dan aktif menyelesaikan persoalan yang dialami masyarakat.
Sampai nama resmi diumumkan, publik masih menunggu sosok yang akan mengisi jabatan wakil presiden. Namun, pesan JK sudah jelas: calon pengganti Gibran harus pintar, mampu bekerja, dan siap menjadi pendamping nyata bagi Presiden Prabowo Subianto.