Bareskrim Polri memastikan kasus Bupati Kupang Yosef Lede tidak berakhir damai, Jumat (20/11/2026) di Jakarta. Direktur PPA-PPO Brigjen Nurul Azizah membantah kabar di media sosial soal perdamaian dalam dugaan pemerkosaan mahasiswi berinisial RWM (21).
Penegasan itu disampaikan Nurul saat menemui wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Ia menepis kabar perdamaian yang ramai beredar di Instagram dan platform media sosial lain. "Kalau ada kabar bahwa terjadi damai, itu tidak betul," ujarnya. Menurut Nurul, Direktorat PPA-PPO Bareskrim selalu mengasistensi Direktorat Reserse PPA-PPO Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak awal perkara.
Duduk Perkara Kasus Bupati Kupang
Perkara bermula dari laporan RWM, mahasiswi berusia 21 tahun, yang mengaku mengalami kekerasan seksual. Peristiwa itu diduga terjadi di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan keterangan awal pelapor, dua perempuan berinisial EK dan LS mengantarnya ke rumah dinas setelah menjanjikan pekerjaan. Yosef Lede sendiri berstatus terlapor dan belum menyandang status tersangka. Ia menyatakan menghormati proses hukum.
Penyidikan Naik Status, 18 Saksi Diperiksa
Polda NTT menaikkan status perkara ke tahap penyidikan setelah gelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026). Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menyebut penyidik telah memeriksa 18 saksi.
Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon seluler dan pakaian korban. Sejak Senin (16/11/2026), penyidik sudah memegang hasil visum et repertum korban.
Pemeriksaan juga menyasar dua anggota Satpol PP dan perempuan berinisial LS guna mendalami rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah korban berada di rumah dinas.
Karena terlapor masih menjabat kepala daerah aktif, polisi harus menempuh prosedur perizinan lebih dulu. Henry mengatakan Polda NTT segera memproses permohonan izin tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Bareskrim Polri.
Jadwal Pemeriksaan Bupati dan Desakan Publik
Yosef semula dijadwalkan diperiksa pada Rabu (18/11/2026). Kuasa hukumnya, Samuel Haning, meminta penjadwalan ulang karena sang bupati menghadiri sidang DPRD selama tiga hari. Penyidik menyepakati pemeriksaan pengganti pada Sabtu (21/11/2026).
Di sisi lain, tekanan publik menguat. Kuasa hukum korban, Greg Retas, mendesak pemerintah menonaktifkan Yosef dari jabatannya selama proses hukum berjalan. Mahasiswa dari belasan organisasi juga menggelar aksi di Mapolda NTT pada 16 November 2026 dan meminta penanganan tanpa intervensi. Kapolda NTT sebelumnya membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini, sementara Gubernur NTT menyatakan akan mengawal prosesnya.
Kenapa Damai Tidak Bisa Jadi Jalan Keluar
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menutup ruang penyelesaian di luar peradilan. Pasal 23 melarang penghentian perkara lewat mekanisme damai, kecuali pelakunya anak. Artinya, kesepakatan kekeluargaan tidak otomatis menghentikan penyidikan.
Isu damai yang menyebar di media sosial terbukti keliru. Pemeriksaan fakta menempatkan kabar itu sebagai hoaks setelah Bareskrim memberi bantahan resmi. Publik sebaiknya mengandalkan keterangan resmi kepolisian, bukan tangkapan layar tanpa sumber jelas.
Hal yang Perlu Dicermati Berikutnya
Dalam kasus Bupati Kupang, publik kini menunggu tiga hal berikut.
- Hasil pemeriksaan Yosef Lede sebagai terlapor yang dijadwalkan Sabtu (21/11/2026).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri atas permohonan izin pemeriksaan kepala daerah.
- Hasil gelar perkara lanjutan soal penetapan tersangka, bila alat bukti dinilai cukup.
Hingga Sabtu (21/11/2026), proses hukum masih berjalan dan Yosef Lede belum berstatus tersangka. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak. Bareskrim dan Polda NTT berjanji menuntaskan perkara ini secara profesional, sementara publik terus mengawasi setiap tahapnya. Informasi akan diperbarui seiring perkembangan penyidikan.