Daerah

25 Tahun Otsus Papua, Desak Evaluasi demi Kesejahteraan OAP

25 Tahun Otsus Papua, Desak Evaluasi demi Kesejahteraan OAP
Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Tengah, John NR Gobay

Otonomi khusus Papua genap 25 tahun pada Sabtu, 21 November 2026. Tokoh daerah dan akademisi mendesak evaluasi menyeluruh agar manfaat benar-benar dirasakan Orang Asli Papua.

Hari ini, 21 November 2026, Tanah Papua memperingati seperempat abad pelaksanaan Otonomi Khusus. Kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini diharapkan menjadi jembatan kesejahteraan. Namun, banyak pihak menilai implementasi masih jauh dari harapan masyarakat di kampung-kampung.

Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Tengah, John NR Gobay, menekankan bahwa Otsus lahir sebagai resolusi konflik dan desentralisasi asimetris. Menurutnya, sejumlah Perdasus sudah dibuat, mulai dari peradilan adat hingga pengelolaan sumber daya alam. Meski begitu, standar ganda masih terjadi karena undang-undang lain tetap berlaku.

“Ketika kita bicara Otsus, maka kita akan bicara regulasi daerah, dana Otsus dan kewenangan karena Otsus,” jelas John NR Gobay dalam keterangan tertulis, Sabtu.

25 Tahun Otsus Papua Butuh Evaluasi Kelembagaan

Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih, Avalinus Lefaan, menilai pelaksanaan Otsus masih berjalan lambat. Ia menyoroti tumpang tindih lembaga nasional yang menangani Papua.

Prioritas pembangunan nasional sering membuat masyarakat asli bingung arah kebijakan di daerah.

Lefaan menegaskan banyak peraturan hanya berhenti di atas kertas. “Kita lihat banyak aturan-aturan yang dibuat, tetapi hanya di atas kertas dan belum diimplementasikan secara baik. Otsus di Papua masih berjalan setengah dan belum sepenuhnya,” ujarnya.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan nasional dan daerah. Dana Otsus yang alokasinya mencapai sekitar Rp12,69 triliun pada 2026 harus fokus pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung Orang Asli Papua.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengingatkan bahwa Otsus bukan sekadar distribusi anggaran.

Kebijakan ini merupakan amanat konstitusi untuk pengakuan politik, perlindungan hak, dan keadilan ekonomi. Ia menilai banyaknya lembaga belum otomatis memperkuat otonomi khusus.

“Seperempat abad Otsus Papua harus menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin kuat dan konsisten dengan politik hukum Otsus yang telah eksis. Jangan sampai Otsus hanya menjadi instrumen politik kekuasaan semata,” ucap Filep Wamafma.

Persoalan Dana Bagi Hasil Migas, investasi sumber daya alam, perlindungan tanah adat, dan dampak konflik kekerasan menjadi bagian penting yang harus dievaluasi.

Keberhasilan Otsus diukur dari rasa aman, keadilan, dan perubahan nyata di tingkat kampung, bukan hanya angka anggaran.

Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, H. Hartono, menambahkan bahwa Otsus harus menghadirkan keadilan pembangunan.

Kesenjangan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan antara kota dan wilayah 3T masih terasa. Keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya dana yang digulirkan.

Peringatan 25 tahun ini menjadi momen refleksi bersama. Masyarakat di berbagai distrik berharap program Otsus semakin dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Jalan rusak, sekolah sederhana, dan keterbatasan tenaga medis di kampung tetap menjadi keluhan yang sering muncul.

Pemerintah daerah dan pusat diharapkan menyelaraskan perencanaan serta memperkuat pengawasan.

Transparansi dan partisipasi masyarakat adat, termasuk melalui Majelis Rakyat Papua dan kelompok khusus di DPRP, dinilai penting agar evaluasi tidak hanya bersifat formal.

Dengan enam provinsi di Tanah Papua saat ini, kolaborasi lintas wilayah juga diperlukan. Otsus yang berhasil adalah yang mampu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan martabat Orang Asli Papua secara nyata. Momentum 25 tahun ini membuka ruang untuk perbaikan serius menuju masa depan yang lebih adil.