Ekonomi

Daftar UMP 2027: Jakarta Tertinggi, NTT Terendah

Daftar UMP 2027: Jakarta Tertinggi, NTT Terendah
Daftar UMP 2027

Daftar UMP 2027 mulai dirilis 22 provinsi per 22 November 2026. DKI Jakarta menempati posisi tertinggi Rp6.136.941, sementara NTT terendah Rp2.602.441.

Pemerintah provinsi di Indonesia mulai mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjelang diberlakukannya upah baru pada 1 Januari 2027. Hingga Minggu, 22 November 2026, sedikitnya 22 provinsi telah menetapkan besaran UMP. DKI Jakarta tetap memimpin dengan nilai Rp6.136.941 per bulan, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di posisi terendah sebesar Rp2.602.441 per bulan.

Penetapan UMP 2027 menjadi sorotan pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah karena berdampak langsung pada daya beli serta biaya tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan batas pengumuman UMP paling lambat 21 November 2026, sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.

UMP 2027 Tertinggi dan Terendah

Dari 22 provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2027, DKI Jakarta menempati urutan pertama. Gubernur DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp6.136.941 per bulan, naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Bali berada di posisi kedua dengan UMP Rp4.559.287. Provinsi tersebut mencatat lonjakan Rp1.351.828 atau 42,15 persen dari Rp3.207.459 pada 2026. Kenaikan ini menjadi persentase tertinggi di antara provinsi yang telah mengumumkan penetapan.

Di sisi lain, NTT menempati urutan terakhir dengan UMP 2027 sebesar Rp2.602.441 per bulan. Nilai tersebut masih lebih tinggi Rp146.943 dibandingkan UMP 2026, tetapi tetap menjadi angka terendah di antara 22 provinsi yang sudah mengumumkan penetapan.

Daftar UMP 2027 22 Provinsi

Berikut daftar UMP 2027 berdasarkan data yang dihimpun hingga 22 November 2026, diurutkan dari nominal tertinggi ke terendah.

  • DKI Jakarta: Rp6.136.941
  • Bali: Rp4.559.287
  • Sulawesi Utara: Rp4.323.465
  • Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.299.000
  • Sulawesi Selatan: Rp4.233.913
  • Kepulauan Riau: Rp4.229.356
  • Sumatera Selatan: Rp4.210.059
  • Kalimantan Timur: Rp4.046.360
  • Riau: Rp4.031.142
  • Kalimantan Utara: Rp4.027.901
  • Kalimantan Tengah: Rp3.949.697
  • Jambi: Rp3.711.516
  • Sumatera Utara: Rp3.410.000
  • Sumatera Barat: Rp3.383.258
  • Banten: Rp3.372.829
  • Lampung: Rp3.285.152
  • Jawa Barat: Rp3.000.000
  • Nusa Tenggara Barat: Rp2.921.059
  • Jawa Timur: Rp2.730.000
  • DI Yogyakarta: Rp2.725.000
  • Jawa Tengah: Rp2.655.454
  • Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441

Dasar Perhitungan UMP 2027

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Surat tersebut menjadi dasar penetapan upah 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa penghitungan UMP 2027 memakai formula penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan itu mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025,” ungkap Yassierli, sebagaimana dikutip dari keterangan Kementerian Ketenagakerjaan.

Formula tersebut memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks harga konsumen. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan agar kenaikan upah tetap seimbang antara kebutuhan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Dampak bagi Pekerja dan Pengusaha

Bagi pekerja, UMP 2027 menjadi batas minimum penghasilan bulanan bagi tenaga kerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di suatu perusahaan. Pekerja dengan masa kerja lebih lama berhak menerima upah yang lebih tinggi sesuai kesepakatan kerja dan peraturan yang berlaku.

Bagi pengusaha, kenaikan UMP berarti penyesuaian komponen biaya tenaga kerja. Kenaikan ini perlu diantisipasi dalam perencanaan anggaran, terutama bagi usaha padat karya yang mempekerjakan banyak buruh.

Di Jawa Barat, UMP 2027 ditetapkan Rp3.000.000 per bulan. Angka itu naik Rp682.399 atau 29,44 persen dari UMP 2026 sebesar Rp2.317.601. Kenaikan tersebut menjadi salah satu yang paling signifikan setelah Bali.

Sementara itu, Jawa Tengah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.655.454 per bulan. Nilai ini berada sedikit di atas NTT, tetapi masih jauh di bawah DKI Jakarta yang selisihnya mencapai lebih dari Rp3,4 juta per bulan.

Jadwal Upah Minimum 2027

Setelah UMP, pemerintah daerah akan menetapkan UMK pada 25 November 2026. Kemudian, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diumumkan pada 26 November 2026.

UMP berlaku bagi seluruh wilayah provinsi. UMK dapat ditetapkan lebih tinggi dari UMP apabila kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di kabupaten atau kota tertentu lebih tinggi. UMSP berlaku bagi sektor tertentu yang memenuhi syarat penetapan.

Daftar UMP 2027 masih dapat berkembang karena sejumlah provinsi belum mengumumkan penetapan resmi. Namun, berdasarkan 22 provinsi yang telah menetapkan, DKI Jakarta memimpin dengan Rp6.136.941 dan NTT berada di posisi terendah Rp2.602.441.